- Kartu Pers Bukan Lencana Kekuasaan : Jangan Ubah Jurnalisme Menjadi Penghakiman
- Babinsa Koramil Btc Dan Koramil Pda Bersama Komduk Wujudkan Tangerang Aman Kondusif.
- Menkop Ferry Juliantono Dorong Pesantren Jadi Pusat Lahirnya Pengusaha Baru
- BRI Life Raih Penghargaan Indonesia Customer Service Champion dan Indonesia Digital Marketing Champion 2026
- Wali Kota New York hingga Tokyo Diundang, Ini Rencana Besar HUT 5 Abad Jakarta
- Kantah Kabupaten Tangerang Serahkan 10 Sertipikat Tanah Gratis, Perkuat Kepastian Hukum bagi Masyarakat.
- Sertipikasi Tanah Gratis, Wujud Sinergi Pemerintah dalam Melindungi Hak Masyarakat.
- UU Perampasan Aset Disahkan, Penipuan Online hingga Investasi Bodong Masuk Sasaran
- Utut Adianto: Tiga Kodam Strategis Idealnya Dipimpin Panglima Bintang Tiga
- Nuon Genjot Bisnis Digital Games, Music, dan Lifestyle, Perluas Peluang Industri Kreatif
Kartu Pers Bukan Lencana Kekuasaan : Jangan Ubah Jurnalisme Menjadi Penghakiman

Keterangan Gambar : Agung Nugroho
MEGAPOLITANPOS.COM, JAKARTA-Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Melalui kerja jurnalistik, masyarakat bisa mengetahui berbagai persoalan, mengawasi kebijakan pemerintah, serta membongkar dugaan penyimpangan yang merugikan kepentingan publik.
Karena itu, wartawan memiliki ruang untuk bertanya, mengkritik, meminta dokumen, bahkan melakukan investigasi. Namun, kebebasan tersebut bukan berarti profesi jurnalistik memberikan kewenangan tanpa batas.
Ada perbedaan antara mencari kebenaran dan merasa paling berhak menentukan kebenaran.
Baca Lainnya :
- Kartu Pers Bukan Lencana Kekuasaan : Jangan Ubah Jurnalisme Menjadi Penghakiman
- Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute: Kemerdekaan Pers Indonesia Bukan Lagi Sensor Negara, Tapi Tekanan Ekonomi
- Jangan Tunda Lagi: Ratifikasi OPCAT dan Sahkan RANHAM
- Aksi Simpatik JRKJ Untuk Pemilu Damai, Tolak Pemilu Curang
- Pelayanan Buruk Maskapai Super Air Jet
Pers memiliki tugas mengungkap fakta, bukan mengambil alih fungsi auditor, inspektorat, penyidik, apalagi hakim. Ketika seorang wartawan mulai memosisikan dirinya sebagai pemeriksa yang merasa berhak menginterogasi dan menghakimi seseorang, di situlah profesionalitas jurnalistik patut dipertanyakan.
Mengungkap Dugaan Bulan Menetapkan Kesalahan
Wartawan tentu boleh mempertanyakan penggunaan anggaran sekolah, pengelolaan dana desa, proyek pemerintah, hingga buruknya pelayanan publik. Bahkan, pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itu dibutuhkan agar penyelenggara negara tidak bekerja tanpa pengawasan.
Namun, setiap temuan harus ditempatkan secara proporsional.
Informasi yang diperoleh dalam investigasi jurnalistik tidak otomatis menjadi hasil audit. Dugaan penyimpangan juga tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran hukum.
Ada mekanisme pemeriksaan yang harus dijalankan oleh lembaga berwenang, seperti BPK, inspektorat, maupun aparat penegak hukum.
Peran pers adalah menyampaikan fakta, mengungkap indikasi, dan mendorong adanya pemeriksaan. Bukan bertindak seolah-olah memiliki kewenangan untuk memutuskan seseorang bersalah.
Jangan sampai keberanian mengkritik justru berubah menjadi sikap merasa paling berkuasa.
Kebebasan Pers Tetap Punya Aturan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers. Tetapi, kemerdekaan itu berjalan bersama tanggung jawab dan etika profesi.
Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik secara jelas mengatur kewajiban wartawan untuk menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Ketentuan ini bukan sekadar pelengkap administrasi atau formalitas organisasi wartawan.
Artinya, sebuah pemberitaan tidak boleh hanya dibangun dari keterangan satu pihak. Informasi harus diverifikasi, fakta harus diuji, dan pihak yang diberitakan harus diberikan kesempatan untuk menjelaskan persoalan dari sudut pandangnya.
Seseorang tidak boleh lebih dahulu dicap bersalah hanya karena ada pihak yang menuduh atau memiliki informasi yang belum teruji kebenarannya.
Jika prinsip ini diabaikan, jurnalisme berisiko berubah menjadi ruang pembentukan opini sepihak, bukan sarana mencerdaskan publik.
Jangan Gunakan Kartu Pers Untuk Menekan Orang
Kartu pers merupakan identitas profesi, bukan surat kuasa untuk memaksa orang mengikuti kehendak pemegangnya.
Wartawan berhak mengajukan pertanyaan, tetapi narasumber juga memiliki hak untuk menjawab, memberikan klarifikasi, atau menyampaikan keberatan.
Tidak semua orang yang ditanya wartawan otomatis harus diperlakukan seperti orang yang sedang menjalani pemeriksaan.
Profesionalitas seorang jurnalis tidak terlihat dari kerasnya suara, panjangnya daftar pertanyaan, atau seberapa terdesak narasumber dibuat. Profesionalitas justru terlihat dari kemampuan mengolah informasi, menguji bukti, menjaga keberimbangan, dan menyajikan fakta secara bertanggung jawab.
Masyarakat pun memiliki hak untuk mengkritik pemberitaan. Hak Jawab dan Hak Koreksi merupakan mekanisme yang disediakan untuk memperbaiki informasi yang keliru atau merugikan pihak tertentu.
Menyampaikan keberatan terhadap pemberitaan bukan tindakan anti-pers. Justru, mekanisme tersebut merupakan bagian dari kehidupan pers yang sehat dan demokratis.
Pers Harus Menjadi Pengawas Bulan Penguasa
Kekuatan pers terletak pada fakta, bukan pada atribut profesi. Kepercayaan publik dibangun melalui integritas, bukan melalui sikap intimidatif atau kesan seolah-olah memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada orang yang diwawancarai.
Jika menemukan dugaan penyimpangan, wartawan harus mengungkapnya secara profesional. Jika ada indikasi pelanggaran hukum, pers dapat mendorong lembaga berwenang untuk melakukan pemeriksaan.
Biarkan setiap pihak bekerja sesuai tugas dan kewenangannya.
Demokrasi membutuhkan pers yang berani mengawasi kekuasaan. Tetapi demokrasi juga membutuhkan pers yang memahami batas kewenangannya sendiri.
Sebab, ketika jurnalis merasa berhak menjadi auditor, penyidik sekaligus hakim, yang terancam bukan hanya profesionalitas wartawan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pers.
Jurnalis boleh kritis, tetapi tidak boleh merasa kebal kritik. Boleh mengawasi, tetapi tidak berhak menghakimi. Sebab, kartu pers adalah identitas profesi, bukan lencana kekuasaan.(**)
Agung Nugroho, Pemred Bernusa.com.






.jpg)







