- UU Perampasan Aset Disahkan, Penipuan Online hingga Investasi Bodong Masuk Sasaran
- Utut Adianto: Tiga Kodam Strategis Idealnya Dipimpin Panglima Bintang Tiga
- Nuon Genjot Bisnis Digital Games, Music, dan Lifestyle, Perluas Peluang Industri Kreatif
- Songsong Pileg 2029, DPC PKB Kabupaten Blitar Gandeng Gen Z, Bidik 14 Kursi DPRD.
- Gebrakan Ahir Tahun 2026 3 Penghargaan dalam High Level Meeting TPID Jatim Diboyong Pemkab Blitar.
- Patroli Malam Babinsa Dan Komduk, Pastikan Wilayah Aman.
- Patih Herman Dukung Pengadaan Ambulans, Perkuat Kepedulian Sosial dan Kemanusiaan
- Gun Sriwitanto Salurkan Bantuan untuk Ambulans Masjid, Dukung Pertolongan Darurat bagi Masyarakat
- HKN ke-62, Zenal Abidin Dukung Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- Hj. Nety Herawati, Generasi Qurani Harus Dibentuk Sejak Dini, Bukan Hanya Mengejar Prestasi
UU Perampasan Aset Disahkan, Penipuan Online hingga Investasi Bodong Masuk Sasaran

Keterangan Gambar : DPR RI, RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, Puan Maharani, Komisi III DPR, Korupsi, UU Perampasan Aset, Penegakan Hukum, Pemulihan Aset, Politik Hukum.
MEGAPOLITANPOS.COam, Jakarta– DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menitikberatkan pada penguatan upaya pemulihan aset hasil kejahatan, termasuk kerugian keuangan negara dan masyarakat.
Menurut Habiburokhman, regulasi tersebut diperlukan karena penegakan hukum selama ini dinilai belum optimal dalam mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana. Karena itu, pemberantasan kejahatan tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan.
Baca Lainnya :
- UU Perampasan Aset Disahkan, Penipuan Online hingga Investasi Bodong Masuk Sasaran
- Anggota DPR Habiburokhman Apresiasi Polri Ungkap Kasus Penculikan Balita Bilqis
Ia menegaskan, pengaturan perampasan aset harus tetap mengedepankan prinsip keadilan, proporsionalitas, kepastian hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), serta mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
"Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum," tegas Habiburokhman dalam laporannya.
397 DIM Dibahas, RUU Berkembang Menjadi 74 Pasal
Pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui proses panjang. Komisi III DPR RI mencatat sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan.
Selain itu, DPR melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Dalam proses pembahasannya, Panja bersama pemerintah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Dari hasil pembahasan tersebut, rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal berkembang menjadi 74 pasal. Perubahan judul juga dilakukan dengan menambahkan frasa "Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya" untuk memperjelas cakupan pengaturannya.
Perampasan Aset Bisa Tanpa Putusan Pidana
Salah satu substansi penting dalam RUU tersebut adalah pengaturan mekanisme non-conviction based (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.
Mekanisme ini diarahkan untuk memungkinkan negara memulihkan aset yang diduga berasal dari tindak pidana dalam kondisi tertentu, meskipun proses pemidanaan terhadap pelakunya tidak dapat dilakukan atau belum menghasilkan putusan.
Prosesnya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan perampasan.
Pengaturan tersebut juga diarahkan untuk menjangkau kejahatan yang memiliki dampak luas, seperti narkotika, terorisme dan pendanaan terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi.
Termasuk di dalamnya praktik investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang mengakibatkan banyak masyarakat mengalami kerugian.
DPR Tekankan Pengawasan dan Perlindungan Hak Masyarakat
Di tengah perluasan kewenangan perampasan aset, DPR juga menekankan pentingnya pengawasan agar aturan tersebut tidak disalahgunakan.
RUU ini mengatur perlindungan terhadap hak asasi manusia, penerapan pembuktian yang diuji secara terbuka di pengadilan, pengawasan independen, serta transparansi pengelolaan aset.
Perlindungan juga diberikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik agar tidak dirugikan akibat proses perampasan aset.
Dalam pembahasan tingkat pertama pada Rabu (18/11/2026), seluruh fraksi di Komisi III DPR RI menyetujui RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna. Sejumlah fraksi turut menekankan pentingnya pengawasan pengadilan, badan pengelola aset, dan badan pengawas yang akuntabel.
Habiburokhman menjelaskan, pengelolaan aset hasil tindak pidana nantinya harus dilakukan secara profesional dan transparan, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Aset yang berhasil dirampas diharapkan dapat dikembalikan kepada negara, korban tindak pidana, maupun pihak ketiga yang memiliki hak secara sah.
DPR Setujui RUU Menjadi Undang-Undang
Dalam Rapat Paripurna ke-13 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, Kamis (19/11/2026), DPR akhirnya menyetujui RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang.
Pengesahan tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah bergulir selama 18 tahun di DPR.
Sebelum keputusan paripurna, pembahasan tingkat pertama telah diselesaikan melalui kesepakatan Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026).
Persetujuan tersebut menjadi tonggak penting dalam pembentukan instrumen hukum yang ditujukan untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus mengembalikan hasil kejahatan kepada negara dan masyarakat. ANTARA News +2
Dengan disetujuinya RUU tersebut, perhatian berikutnya tertuju pada pelaksanaan aturan, terutama bagaimana mekanisme perampasan aset dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tetap menjamin perlindungan hak masyarakat.(AS/JO).







.jpg)
.jpg)






