JAKARTA - Netralitas presiden Jokowi tetap menjadi pertanyaan publik dengan majunya Gibran Rakabuming menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Presiden Jokowi telah menyatakan bersikap netral serta mengumpulkan ASN dan pj kepala daerah untuk meminta tetap netral dalam pemilu 2024.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan masyarakat masih mempertanyakan netralitas presiden dan aparat negara.

Baca Lainnya :

• Refleksi Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Jaka GPI Tetap Kritis Sikapi Korupsi
• Kemenkop Perkuat Kopdes Merah Putih Menjadi Agregator Produk Pangan
• Eks Tim Mawar Kopassus Sebut Prabowo Tidak Takut Ancaman Terselubung Isu Pemakzulan Wapres Gibran
• Wapres Gibran Rakabuming Raka Buka Pameran Blitar Djadoel 2025 Supoport Dua Hal Penting KMP dan Sekolah Rakyat
• Gubernur Walikota Wakil Walikota Blitar dan Jajaran Forkopimda Sambut Hangat Wapres RI

“Ada ketidakpercayaan masyarakat saat anak presiden juga menjadi peserta dalam pilpres 2024, jadi akan amat sulit diasumsikan akan netral,” katanya, Jumat 10 November 2023.  

Hensat mengatakan masyarakat akan percaya presiden netral jika ia meminta anaknya Gibran Rakabuming Raka untuk mundur sebagai calon wakil presiden. Namun selama hal tersebut tidak terjadi, maka sulit bagi publik untuk percaya presiden akan bersikap netral.

“Parameternya jelas, saat ini ketidakpercayaan rakyat sudah mengemuka. Terutama dari netizen yang mengeluarkan tagar Kami Muak yang merupakan ajakan ke masyarakat luas untuk menjaga kualitas pemilu agar netral dengan mengandalkan rakyat.”

Pendiri lembaga survei KedaiKopi ini menambahkan, bila terjadi kecurangan-kecurangan maka akan rakyat akan saling melindungi agar netralitas dalam pemilu terjaga.

Hensat mengatakan situasi 2024 jauh berbeda dengan pemilu 2019, “Khan harusnya saat ini panggung kontestasi kosong. Namun hari ini diisi oleh anak presiden. jadi ya sama saja seperti masa jabatan presiden tiga periode versi baru dan akan sulit sekali untuk mengharapkan netralitas dalam proses tersebut.

Hensat mengatakan masyarakat harus mencegah semangat nepotisme yang anti reformasi muncul kembali saat ini.

“Kita sudah melakukan dobrakan agar KKN menghilang dari Indonesia, namun ternyata baru empat presiden pasca reformasi, nepotisme kembali hadir secara kasat mata dan gamblang. Serta didukung oleh undang-undang. Pertanyaannya, kalau kemudian nepotisme ini berlangsung, lantas aturan apalagi yang akan diubah untuk kepentingan golongan?” tandasnya. ***