Breaking News
- Mulai 31 Agustus, Pemkot Jaktim Larang PKL Berjualan di Trotoar Jalan Raya Bogor Kramat Jati
- Semarak HUT RI Ke-81, PAUD Melati 08 Kalibata Gelar Aneka Lomba
- Karang Taruna RW 09 Kalibata Gelar Pesta Kemerdekaan Meriah pada 29 Agustus 2026
- Bupati Shalahuddin Tinjau Rumah Lanting di Sungai Barito yang Terdampak Surut
- Sebanyak 329 Rumah Tidak Layak Huni di Tangsel Tuntas Dibedah, Pondok Aren Terbanyak
- Kemenhub: Transportasi di Kalimantan Tetap Beroperasi di Tengah Karhutla.
- Polres Majalengka Kedepankan Langkah Preventif Tekan Knalpot Brong
- Gulkarmat Jakut Gencarkan Edukasi Cegah Kebakaran di Tengah Perayaan HUT ke-81 RI
- Lomba Kreasi Layang - Layang Ajarkan Generasi Muda Produktif dan Lebih Berkegiatan Positif
- Drakor di Tambang Batubara: Investor Korea Selatan Diduga Jadi Korban, Mafia Legal Formal,.
Driver Ojol Menagih Janji Payung Hukum

MEGAPOLITANPOS. COM (Jakarta) Hari ini, tanggal 5 Januari 2022, kaum ojek online (ojok) melakukan aksi menagih janji. Yaitu menagih janji ke Menteri Perhubungan yang sejak tiga tahun lalu berjanji mau memberi payung hukum terhadap ojol. Aksi menagih janji yang diprakarsai Paguyuban Transportasi Indonesia (Patra Indonesia) dan Laskar Malari ini berlangsung hari ini, Rabu (5/1/2022) di depan Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat. Aksi yang diikuti sekitar 5.000 orang itu berasal dari berbagai daerah. Ada yang beradal dari Lampung, Bali, Demak, Tegal, Karawang, Bandung, Banten dan Jabodetabek. "Perjuangan Laskar Malari bersama Patra Indonesia adalah perjuangan moral," kata Asen dari Patra Indonesia dalam orasinya di atas mobil komando. "Malari dan Patra bergerak bukan untuk cari muka atau cari kedudukan untuk diri sendiri." lanjutnya. Seterusnya, berikut ini iso orasi anggota Patra Indonesia, Asen Mulyanto. "Aksi Patra indonesia yang juga didukung puluhan komunitas ojol se-Jawa Bali dan Sumatra khususnya Lampung ini untuk menyuarakan jeritan dan tangis para ojol se-Indonesia," teriaknya. Di tempat yang sama Ketua Umum Patra Indonesia, Anton Yamin menyatakan, "Kita juga mempertanyakan kinerja Menteri Budi Karya Sumadi, mengapa payung hukum untuk ojol ini dibiarkan tidak ada? " kata Anton. "Hari ini kami menagih janji," tegasnya. (yes/Red/MP)

















