- Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan
- Ingin Sertipikatkan Tanah untuk Pertama Kali secara Mandiri, Lengkapi Syarat Berikut
- Begini Cara Masyarakat Memastikan Petugas Ukur Tanah yang Datang Merupakan Petugas Resmi BPN
- Hadiri Halalbihalal MAPPI, Wamen Ossy Ingatkan Pentingnya Nilai Integritas dalam Profesi Penilai
- Kementerian ATR/BPN Komitmen Bantu Mekanisme Legalitas Tanah untuk Kebun Pangan Lokal Perempuan
- Hadiri Muscab PKB Wilayah Zona I, Wabup Felix Ajak Semua Pihak Dukung Program 11 12 Gaspol
- Naruk Saritani Desak Tindakan Tegas, Disiplin Kepsek Dipertanyakan
- Program Untuk Beasiswa Mahasiswa Dipertanyakan Pada RDP Komisi I DPRD Barito Utara
- Kekosongan Tenaga Medis di desa terpencil, Picu Keprihatinan Waket II DPRD Barito Utara
- Direktorat Narkoba Polda Metro Rilis Hasil Ungkap Ribuan Kasus Periode Januari - Maret 2026
Program Untuk Beasiswa Mahasiswa Dipertanyakan Pada RDP Komisi I DPRD Barito Utara

MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Pendidikan, yang membahas kekosongan tenaga pendidik di sejumlah desa Pasca pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Rapat tersebut digelar di ruang rapat DPRD, Selasa (07/04/2026).
Dalam Forum tersebut, Patih Herman menyampaikan bahwa pihaknya memahami kondisi yang dihadapi Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pendidikan, terkait keterbatasan tenaga pengajar di wilayah pedesaan.
Namun demikian, ia berharap ke depan Pemerintah dapat menyiapkan Formasi yang lebih memadai guna mengatasi kekosongan guru, terutama di daerah terpencil.
Selain itu, Patih Herman juga menyoroti program pendidikan yang telah berjalan, khususnya untuk jenjang SD, SLTP dan SLTA sudah berjalan. Namun Ia mempertanyakan bagaimana keberlanjutan program tersebut bagi Mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar daerah,
termasuk mekanisme serta syarat dan ketentuan untuk memperoleh beasiswa dari Pemerintah Daerah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara, Syahmiludin, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah telah menyiapkan berbagai Program pendidikan yang mencakup seluruh jenjang, mulai dari SD hingga SLTA.
Pada APBD Perubahan, program tersebut awalnya menyasar sekitar 4.000 siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, pada tahun 2026, cakupan Program diperluas menjadi sekitar 32.000 siswa tanpa membedakan latar belakang ekonomi, baik di sekolah Negeri maupun swasta, termasuk yang berada di bawah naungan Kementerian Agama maupun yayasan.
Ia juga menambahkan bahwa bantuan pendidikan, seperti seragam sekolah, didistribusikan secara bertahap melalui dua fase. Saat ini, proses penyaluran masih berlangsung dan ditargetkan seluruh siswa dapat menerima bantuan tersebut pada tahun 2026.
Terkait program beasiswa bagi mahasiswa, Syahmiludin menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan “satu Kartu Keluarga (KK) satu sarjana”. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Barito Utara.
(A)












