Breaking News
- Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Sambangi Mako Korps Marinir
- Munjirin Minta FKDM Jakarta Timur Perkuat Deteksi Dini demi Menjaga Kondusivitas Wilayah
- Kementerian UMKM Sambut PEWIRA Perkuat Ekosistem Kewirausahaan Nasional
- Kementerian UMKM dan BPOM Luncurkan SAPA SEMESTA, Percepat Izin Edar Produk Pangan Olahan UMK
- Kadis DKP3 Majalengka Ungkap Strategi Selamatkan Ribuan Hektare Sawah
- Akhir Musorkablub KONI Majalengka, Lala Sunara Resmi Terpilih Ketua
- Perry Warjiyo Mengundurkan Diri dari Jabatan Gubernur Bank Indonesia
- Gathering Orang Tua Camaba FTSL ITB Tahun 2026 Penuh Kekeluargaan
- Kementerian UMKM dan APSKI Perkuat Ekosistem Kewirausahaan Perguruan Tinggi
- Ketua MUI Periuk Apresiasi Dukungan dan Prestasi di Halal Fest ke-2 dan Milad MUI ke-51
Anggota DPRD Papua Tarius Mul Tegaskan Masyarakat Pegunungan Bintang Tetap Ingin Berada di Propinsi

Jakarta (MegapolitanPos.com): Anggota DPRD Propinsi Papua dari Partai Demokrat Tarius Mul SSos menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat dan DPR RI terkait situasi terkini yang terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang. Di mana aksi demo oleh ribuan masyarakat Pegunungan Bintang berlangsung hari Senin 4 Juli 2022, mereka tidak setuju Kabupaten Pegunungan Bintang masuk pada provinsi Pegunungan Papua, namun Mereka menginginkan Pegunungan Bintang tetap berada di Provinsi Papua. "Seluruh masyarakat Pegunungan Bintang merasa tidak dihargai atau tidak dihitung oleh pemerintah pusat, karena mereka berharap masih tetap berada di Provinsi Papua," kata Tarius Mul kepada wartawan di Jakarta, senin (4/7/2022). Padahal menurutnya, pemekaran suatu daerah atau Otsus (Otonomi Khusus) itu untuk mensejahterakan rakyat, namun yang terjadi di Pegunungan Bintang justru menyengsarakan rakyat. Atas penolakan itu, ribuan masyarakat di Pegunungan Bintang menggelar demo karena tidak terima kebijakan yang diambil oleh DPR RI. Alasan mereka ingin tetap di provinsi induk karena akses transportasi ke Jayapura hanya ditempuh sekitar 55 menit, Sementara untuk menuju Wamena kami harus melewati Jayapura yang menempuh waktu sekitar 2 jam. "Oleh karena itu kami meminta pemerintah pusat agar mempertimbangkan dengan baik supaya masyarakat bisa lebih sejahtera," jelasnya. Pihaknya beserta pemerintah daerah Pegunungan Bintang terus berpikir dan tidak bisa tidur dengan kondisi ini. Ia Pun menyampaikan kepada masyarakat Pegunungan Bintang bahwa Ia tetap berjuang dengan kondisi ini.(ASl/Red/Mp).


.jpg)














