Breaking News
- Mang Jemy Maju Pilkades Burujul Wetan, Bawa Misi Desa Sejahtera
- Menhan Sjafrie Cek Yonif TP 338 di Majalengka, Prajurit Diminta Siap
- KNPI Majalengka Buka 2.789 Lowongan, 2.500 Pencari Kerja Bergerak
- Ketua Komisi I Tekankan Kesiapan Program dalam KUA-PPAS APBD 2027
- Jaga Situasi Tetap Kondusif Babinsa Bersama Komduk Gelar Patroli Malam.
- PT Kedap Sayaaq Persoalkan Proses Kepailitan, Kuasa Hukum Soroti Penjualan Aset
- 14 Ribu Keluarga Penerima Manfaat Disiapkan Masuk Ekosistem Kewirausahaan Kementerian UMKM
- Pemkab Tangerang Raih Penghargaan TP2DD Terbaik Se-Jawa Bali .
- Dukungan Konvergensi Stunting, Desa Sodong Masuk 30 Besar Desa Berkinerja Terbaik Tingkat Nasional.
- Lapas Kelas IIA Cibinong Diduga Kelola Fasilitas Mewah Villa untuk Napi
Anggota DPRD Papua Tarius Mul Tegaskan Masyarakat Pegunungan Bintang Tetap Ingin Berada di Propinsi

Jakarta (MegapolitanPos.com): Anggota DPRD Propinsi Papua dari Partai Demokrat Tarius Mul SSos menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat dan DPR RI terkait situasi terkini yang terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang. Di mana aksi demo oleh ribuan masyarakat Pegunungan Bintang berlangsung hari Senin 4 Juli 2022, mereka tidak setuju Kabupaten Pegunungan Bintang masuk pada provinsi Pegunungan Papua, namun Mereka menginginkan Pegunungan Bintang tetap berada di Provinsi Papua. "Seluruh masyarakat Pegunungan Bintang merasa tidak dihargai atau tidak dihitung oleh pemerintah pusat, karena mereka berharap masih tetap berada di Provinsi Papua," kata Tarius Mul kepada wartawan di Jakarta, senin (4/7/2022). Padahal menurutnya, pemekaran suatu daerah atau Otsus (Otonomi Khusus) itu untuk mensejahterakan rakyat, namun yang terjadi di Pegunungan Bintang justru menyengsarakan rakyat. Atas penolakan itu, ribuan masyarakat di Pegunungan Bintang menggelar demo karena tidak terima kebijakan yang diambil oleh DPR RI. Alasan mereka ingin tetap di provinsi induk karena akses transportasi ke Jayapura hanya ditempuh sekitar 55 menit, Sementara untuk menuju Wamena kami harus melewati Jayapura yang menempuh waktu sekitar 2 jam. "Oleh karena itu kami meminta pemerintah pusat agar mempertimbangkan dengan baik supaya masyarakat bisa lebih sejahtera," jelasnya. Pihaknya beserta pemerintah daerah Pegunungan Bintang terus berpikir dan tidak bisa tidur dengan kondisi ini. Ia Pun menyampaikan kepada masyarakat Pegunungan Bintang bahwa Ia tetap berjuang dengan kondisi ini.(ASl/Red/Mp).


.jpg)





.jpg)







