Agung Nugroho: Jangan Jadikan Anak Sasaran Pertarungan Politik Orang Tua

By Achmad Sholeh(Alek) 21 Nov 2026, 10:45:02 WIB Opini
Agung Nugroho: Jangan Jadikan Anak Sasaran Pertarungan Politik Orang Tua

Keterangan Gambar : Foto ilustrasi


MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta – Direktur Jakarta Institute, Agung Nugroho, mengecam tindakan perundungan terhadap anak pejabat publik yang diduga berkaitan dengan persaingan politik. Menurutnya, anak tidak seharusnya menjadi sasaran kebencian maupun dijadikan alat untuk menyerang orang tua mereka.

Agung menyoroti kasus Dinda Ghania Althafunnisa, putri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang disebut menjadi sasaran perundungan di media sosial.

Dasco sebelumnya mengungkapkan bahwa foto putrinya diunggah dengan disertai kata-kata bernada negatif. Serangan tersebut diduga berkaitan dengan dinamika politik yang melibatkan dirinya sebagai pejabat publik.

Baca Lainnya :

Agung menilai, peristiwa tersebut menjadi gambaran bagaimana persaingan politik dapat melampaui batas kemanusiaan ketika seseorang yang tidak terlibat dalam urusan politik justru menjadi sasaran serangan.

“Jangan pernah menjadikan anak sebagai sasaran pertarungan politik orang tuanya. Anak bukan bagian dari kontestasi kekuasaan dan bukan pula pihak yang harus menanggung konsekuensi dari pilihan politik orang dewasa,” ujar Agung dalam pandangannya.

Ia menilai, pertanyaan Dinda kepada ayahnya, “Pak, apa salah saya? Kenapa masalah bapak, saya ikut di-bully?” menjadi gambaran nyata dampak perundungan terhadap anak.

Menurut Agung, pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa anak dapat mengalami kebingungan dan tekanan emosional ketika diseret ke dalam persoalan yang tidak mereka pahami.

Kritik Politik Jangan Menyerang Keluarga

Agung menegaskan, kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian penting dari demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan kebijakan, mengkritik keputusan, serta menuntut pertanggungjawaban atas kinerja para pejabat negara.

Namun, kritik terhadap pejabat harus dibedakan dari serangan terhadap kehidupan pribadi, terlebih terhadap anak-anak mereka.

“Anak bukan perpanjangan tangan kekuasaan orang tuanya. Mereka tidak ikut mengambil keputusan pemerintahan dan tidak seharusnya menanggung konsekuensi sosial dari persaingan politik orang dewasa,” tegasnya.

Ia menilai, menjadikan anak sebagai sasaran perundungan demi mempermalukan atau menekan orang tua merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Agung juga mengingatkan bahwa perundungan digital dapat meninggalkan dampak psikologis yang serius. Penghinaan dan komentar negatif yang tersebar luas di media sosial berpotensi menimbulkan rasa malu, ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, hingga tekanan emosional.

“Bagi sebagian orang, mungkin itu hanya keributan di internet. Tetapi bagi anak yang menjadi sasaran, dampaknya bisa jauh lebih panjang,” katanya.

Perlindungan Anak Harus Menjadi Prioritas

Agung menekankan bahwa perlindungan anak tidak boleh bergantung pada status sosial maupun jabatan orang tuanya.

Anak pejabat maupun anak dari keluarga biasa memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, bermain, dan menjalani kehidupan tanpa intimidasi serta perundungan.

Prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Agung, ruang digital juga harus dipahami sebagai ruang yang memiliki tanggung jawab sosial dan hukum. Kebebasan berekspresi tidak boleh dijadikan alasan untuk merendahkan martabat orang lain.

Ia mendorong peningkatan literasi digital dan pendidikan etika bermedia sosial agar masyarakat lebih memahami batas antara kritik yang sah dan tindakan yang merugikan orang lain.

Agung juga menilai langkah orang tua untuk melindungi anak dari serangan digital merupakan hal yang wajar. Dalam setiap proses penanganan, kepentingan terbaik bagi anak harus tetap menjadi prioritas, termasuk menjaga privasi dan kondisi psikologisnya.

Jangan Wariskan Kebencian kepada Anak-anak

Agung mengatakan, kedewasaan demokrasi tidak hanya diukur dari kebebasan menyampaikan pendapat atau kerasnya perdebatan politik, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menjaga batas-batas kemanusiaan.

Masyarakat, kata dia, boleh tidak menyukai seorang pejabat, menolak kebijakannya, atau memberikan kritik keras terhadap keputusan politiknya. Namun, anak-anak mereka tidak boleh dijadikan sasaran.

“Jangan jadikan foto anak sebagai bahan olok-olok. Jangan gunakan kehidupan pribadi mereka sebagai senjata untuk menyerang lawan politik,” ujarnya.

Ia mengingatkan, politik boleh berlangsung keras dan kritik boleh disampaikan secara tajam. Namun, kemanusiaan harus tetap dijaga.

“Ketika orang dewasa tega menyerang anak yang tidak tahu-menahu tentang pertarungan politik, yang dipertontonkan bukan keberanian berdemokrasi, melainkan kemerosotan moral,” pungkas Agung.

Menurutnya, menyerang anak demi menjatuhkan orang tuanya bukanlah kritik politik, melainkan tindakan yang tidak memiliki tempat dalam masyarakat yang beradab.(Red).




  • Agung Nugroho: Jangan Jadikan Anak Sasaran Pertarungan Politik Orang Tua

    🕔10:45:02, 21 Nov 2026
  • Kartu Pers Bukan Lencana Kekuasaan : Jangan Ubah Jurnalisme Menjadi Penghakiman

    🕔08:46:40, 20 Nov 2026
  • Berita Sahih dan Kabar Bohong Makin Kabur, Masyarakat Harus Cermat

    🕔17:50:57, 12 Sep 2026
  • Ketika Penghargaan Menjadi Cermin Kinerja Pemerintah Daerah

    🕔10:56:39, 02 Jun 2026
  • Wartawan Rebahan, Antara Kopi, Kuota, dan Copy-Paste

    🕔09:56:22, 31 Mar 2026