Pemkab Blitar Sepakati Ranperda Pajak da Retribusi Agar Kemandirian Fiskal Semakin Kuat.

By Titus MP 21 Nov 2026, 10:27:53 WIB Jawa Timur
Pemkab Blitar Sepakati Ranperda Pajak da Retribusi Agar Kemandirian Fiskal Semakin Kuat.

Keterangan Gambar : Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah bersama DPRD menyepakati Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal.


MEGAPOLITAN COM, Blitar - Pemerintah Kabupaten Blitar bersama DPRD Kabupaten Blitar menyepakati hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kesepakatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Bupati Blitar, H. Beky Herdihansah, bersama pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran Kepala Perangkat Daerah terkait, pada Kamis, 20 November 2026.

Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal serta meningkatkan kapasitas keuangan daerah untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Blitar.

Baca Lainnya :

Selama ini, sebagian besar pembiayaan pembangunan daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Ketergantungan yang terlalu besar membuat daerah menjadi tidak leluasa dalam menentukan prioritas pembangunan. Jika transfer pusat berkurang, program pembangunan pun ikut terhambat.

Melalui Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, Pemkab Blitar ingin memperkuat sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang kuat akan membuat Blitar lebih mandiri, tidak terlalu bergantung pada pusat, dan lebih cepat dalam merespons kebutuhan masyarakat.

Apa Bedanya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Agar mudah dipahami, berikut penjelasannya:

- Pajak Daerah: Iuran wajib yang dibayar masyarakat atau pelaku usaha kepada daerah, tanpa imbalan langsung yang bisa dirasakan saat itu juga. Contohnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Kendaraan yang masuk ke kas daerah.

- Retribusi Daerah: Pungutan yang dibayar masyarakat karena telah menikmati jasa atau fasilitas tertentu dari pemerintah daerah. Contohnya retribusi pasar, retribusi parkir, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi izin tertentu, dan retribusi penggunaan aset daerah.

Sederhananya, pajak itu wajib dibayar untuk pembangunan secara umum, sedangkan retribusi itu dibayar karena ada layanan yang langsung dinikmati.

Raperda ini mengatur secara menyeluruh tentang jenis pajak dan retribusi yang dipungut, siapa wajib pajak dan wajib retribusi, berapa tarifnya, bagaimana tata cara pemungutan, hingga sanksi bagi yang tidak memenuhi kewajiban.

Penyusunan Raperda ini juga disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga aturan di Blitar tidak bertentangan dengan aturan nasional.

Selain itu, Raperda ini juga menjadi dasar hukum agar pemungutan pajak dan retribusi berjalan lebih tertib, transparan, dan tidak membebani masyarakat secara berlebihan. 

Wakil Bupati Blitar, H. Beky Herdihansah, menegaskan bahwa tujuan utama dari Raperda ini bukan untuk menambah beban masyarakat, tetapi untuk memastikan pembangunan berjalan lebih optimal.

"Dengan kemandirian fiskal yang kuat, kita bisa membangun Blitar dengan kemampuan kita sendiri. Pajak dan retribusi yang dikelola dengan baik akan kembali ke masyarakat dalam bentuk jalan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang lebih cepat, pendidikan yang lebih berkualitas, dan fasilitas umum yang lebih layak," ujar Beky.

Selanjutnya diharapkan Pembangunan lebih cepat karena daerah punya dana sendiri, program tidak harus menunggu transfer pusat.

Pelayanan lebih baik: Retribusi yang dibayar masyarakat bisa langsung dipakai untuk memperbaiki fasilitas yang mereka nikmati, seperti pasar dan tempat parkir.

Lebih transparan: Semua pungutan punya dasar hukum yang jelas, sehingga masyarakat tahu untuk apa uangnya dibayarkan.

- Ekonomi daerah tumbuh: Dengan pengelolaan keuangan yang sehat, investor akan lebih percaya untuk berinvestasi di Blitar.

Setelah disepakati bersama antara Pemkab dan DPRD, Raperda ini selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi ini untuk memastikan Raperda tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Setelah dinyatakan layak dan mendapatkan nomor registrasi, Raperda tersebut akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan mulai berlaku secara resmi.

Pemkab Blitar juga berkomitmen untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha sebelum aturan ini diterapkan secara penuh, agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.

Kesepakatan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini menjadi langkah penting bagi Kabupaten Blitar menuju daerah yang lebih mandiri secara fiskal.

Pemkab Blitar berharap, dengan dukungan DPRD dan partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi secara tepat waktu, pembangunan di Blitar ke depan bisa berjalan lebih merata, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.( adv/za/mp )




  • Pemkab Blitar Sepakati Ranperda Pajak da Retribusi Agar Kemandirian Fiskal Semakin Kuat.

    🕔10:27:53, 21 Nov 2026
  • Bupati Rijanto Gandeng BPKP Jatim, Kawal Perencanaan dan Anggaran Blitar Agar Tepat Sasaran.

    🕔10:18:15, 21 Nov 2026
  • Bupati Rijanto Gandeng BPKP Jatim, Kawal Perencanaan dan Anggaran Blitar Agar Tepat Sasaran

    🕔23:34:15, 20 Nov 2026
  • Bupati Rijanto Gandeng BPKP Jatim, Kawal Perencanaan dan Anggaran Blitar Agar Tepat Sasaran

    🕔20:11:09, 20 Nov 2026
  • Songsong Pileg 2029, DPC PKB Kabupaten Blitar Gandeng Gen Z, Bidik 14 Kursi DPRD.

    🕔14:03:04, 19 Nov 2026