MEGAPOLITANPOS.COM Blitar - Setelah penyampaian uraian penjelasan Bupati Blitar H. Rini Syarifah tentang Nota Keuangan Ranperda tentang Perubahan APBD 2024, selanjutnya seluruh Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan pandangan umumnya (PU) terhadap Ranperda dalam bahasan rapat Paripurna yang digelar di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar pada Senin malam (19/08/24).

Rapat paripurna Pandang an Umum malam itu dipimpin langsung oleh Suwito Saren Satoto Ketua DPRD Kabupaten Blitar, dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024.

Dalam memimpin rapat Ketua DPRD Suwito didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Rifa’i dan Mujib

Baca Lainnya :

• Bupati Majalengka Lantik 4 Pejabat, RSUD dan Investasi Disorot
• Bupati Lantik dr. Egga, RSUD Majalengka Ditarget Lebih Responsif dan Modern
• Sebanyak 40 Perusahaan Ramaikan Job Fair di Kabupaten Blitar
• Baznas Majalengka Salurkan Bantuan 424 Anak Yatim
• Ketum SMSI Sebut Pelaku Usaha Media Perlu Fokus Pada Pengembangan Usaha

itu juga dihadiri Bupati Blitar Rini Syarifah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar Izul Marom beserta jajarannya.

Menurut Suwito yang juga dari Fraksi PDI Perjuangan ini, bahwa rapat paripurna ini merupakan tahap lanjutan rapat paripurna yang diselenggarakan pada 19 Agustus 2024 pagi hari, bahwa Bupati telah menyampaikan penjelasan terhadap Nota Keuangan Ranperda tentang Perubahan APBD 2024.

Penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi dibacakan melalui juru bicaranya masing-masing, dimulai dari Fraksi PDI-P, Golkar Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PAN dan Fraksi GPN.

Salah satu pandangan umum fraksi yakni Fraksi Golkar-Demokrat melalui juru bicaranya Anik menyampaikan beberapa saran dan usulan, satu diantaranya yakni kegiatan-kegiatan prioritas yang dirasa belum tersentuh di tahun 2024 mohon kiranya dilaksanakan di 2025.

"Mengingatkan kembali akan dilaksanakan PILKADA dalam waktu dekat ini maka kami Fraksi Golkar-

Demokrat menghimbau untuk semua pejabat pemerintah daerah Kabupaten Blitar untuk bersikap netral," pungkasnya. (za/mp)