MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta— Akademisi sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menilai koperasi bukan sekadar institusi ekonomi, melainkan sebuah gerakan bersama yang dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurut Rocky, kekuatan koperasi justru terletak pada kemampuannya tumbuh dari kebutuhan masyarakat. Karena itu, koperasi harus diwujudkan dalam bentuk aksi nyata dan tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan maupun pembangunan kantor koperasi.

Hal tersebut disampaikan Rocky dalam Diskusi Publik Pra Kongres Nasional Syarikat Islam (SI) ke-42 di Jakarta, Senin (5/10/2026).

Baca Lainnya :

• Rocky Gerung: Koperasi Harus Jadi Pilar Utama Kekuatan Ekonomi Nasional
• Ringankan Beban Pengemudi Lansia, 120 Becak Listrik Bantuan Prabowo Hadir di Depok
• Maman Imanul Haq Ungkap Alasan Rocky Gerung Layak Dekat Prabowo
• Menkop: Penempatan Manajer KDKMP untuk Pemerataan SDM di Seluruh Wilayah
• Presiden Prabowo Minta Layanan BPJS Kesehatan Ditingkatkan, Antrean Pasien Harus Lebih Singkat

Diskusi tersebut dihadiri Presiden Lajnah Tanfidziah dan Pimpinan Pusat Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Menteri Koperasi sekaligus Sekretaris Jenderal SI Ferry Juliantono, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus, Ketua LPEU MUI Mukhaer Pakkana, Ketua Pelaksana Kongres Nasional Majelis Tahkim SI ke-42 Yudhi Irsyadi Syafii, Pakar Ekonomi Syariah Anas Alhifni atau Gus Anas, serta jajaran Pimpinan Pusat Syarikat Islam.

Rocky mengatakan, semangat Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan ekonomi konstitusi melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) perlu dimaknai sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional.

Ia mengakui masih terdapat sejumlah catatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan KDKMP. Namun, menurutnya, berbagai persoalan yang muncul tidak semestinya menjadi alasan untuk menghentikan pengembangan koperasi di Indonesia.

 “Koperasi itu bukan bangunan tapi gerakan. Hanya itu yang kita percaya bahwa revolusi bisa terjadi kalau itu sudah menjadi gerakan, kalau nggak ada gerakan tidak ada revolusi,” kata Rocky.

Rocky menilai koperasi memiliki landasan kuat dalam konstitusi Indonesia. Karena itu, keberadaan koperasi harus terus diperkuat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berangkat dari kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Ia juga menyebut pengembangan KDKMP dapat menjadi upaya untuk mengubah struktur ekonomi agar tidak hanya didominasi sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Rocky, konstitusi Indonesia mengenal tiga kekuatan ekonomi, yakni korporasi, BUMN, dan koperasi. Ketiganya memiliki posisi penting dalam membangun solidaritas dan perekonomian nasional.

Namun, ia menilai koperasi selama ini belum memperoleh penguatan yang sebanding.

 “Konstitusi kita mengenal tiga player, korporasi, BUMN dan koperasi untuk menghasilkan solidaritas. Dalam praktiknya koperasi hanya menemukan tetesan CSR dari korporasi,” ujarnya.

Rocky mengatakan, arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo yang memberikan perhatian lebih besar terhadap koperasi merupakan bentuk transformasi ekonomi. Meski demikian, penguatan koperasi membutuhkan keberanian untuk menghadapi kepentingan pemilik modal.

Karena itu, menurut dia, negara perlu memberikan dukungan agar KDKMP memiliki fondasi yang kuat dan mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Lebih jauh, Rocky mengaitkan nilai-nilai koperasi dengan Pancasila. Semangat kebersamaan, solidaritas, kemandirian, dan gotong royong dalam koperasi dinilai memiliki keselarasan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila.

 “Mulai dari sila pertama hingga kelima di dalam Pancasila, semuanya memiliki makna yang dalam yang relevan dengan apa yang terkandung di dalam nilai-nilai koperasi,” ucapnya.

Dengan demikian, Rocky berpandangan tidak ada alasan untuk tidak menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar utama kekuatan ekonomi nasional.

Penguatan koperasi, khususnya melalui KDKMP, diharapkan tidak hanya menghasilkan lembaga ekonomi baru di desa dan kelurahan, tetapi juga melahirkan gerakan ekonomi masyarakat yang mampu mendorong solidaritas, kemandirian, serta menyelesaikan persoalan ekonomi dari tingkat paling dekat dengan masyarakat.(AS/MP).