MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Ratusan massa  yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Blitar. Jum'at, pagi (05/05/23) menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kota Blitar. Mereka sambil membentang poster intinya mendesak kepada DPRD hingga DPR RI menyetujui dan disahkannya RUU Perampasan Aset.

Lucky Andara Harianto Koordinator lapangan (Korlap) aksi damai GMNI Blitar menyampaikan, tuntutan massa sebenarnya sederhana yakni segera DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset bagi pelaku tindak pidana khususnya korupsi, sesuai draf sudah tepat.

"Dengan pengesahan RUU akan dapat dijadikan senjata ampuh dan pondasi yang kuat untuk memberantasan kejahatan korupsi di Indonesia ini," ungkap, Lucky.

Baca Lainnya :

• Sebanyak 40 Perusahaan Ramaikan Job Fair di Kabupaten Blitar
• FPPM dan Konsultan Hukum Desak Negara Harus Segera Hadir Atasi Konflik Pertanahan
• Kapolri: Ziarah ke Makam Bung Karno Sebagai Bentuk Penajaman Presisi Polri
• Warga Baru PSHT Cabang Kota Blitar, Gerbang Masuk Persaudaraan
• Militansi KONI Kota Blitar Baru Tetap Kompak Bina Prestasi Semua Cabor

GMNI akan terus mendesak hingga DPR Blitar Raya, provinsi hingga pusat semuanya satu suara setuju RUU Perampasan Aset segera disahkan.

"GMNI Blitar untuk pertama kalinya yang turun aksi. Diharapkan gerakan ini juga diikuti yang lain, bukan hanya GMNI saja tetapi juga oleh mahasiswa dan ORMEK lain untuk mendorong pengesahan RUU ini," tegas Lucky.

Pagi itu, massa aksi juga menggelar Teatrical dengan menghamburkan hamburkan mainan sebagai simbol biang kerok korupsi, uang dan pamer harta bukan masalah tabu lagi di Indonesia. Jabatan dan lain sebagainya semuanya butuh uang. Maka ini sebagai simbol perlawanan masyarakat. 

"Tadi kami juga menampilkan teatrikal dimana petani mengejar-ngejar tikus. Ayo tikus-tikus (koruptor) ini kita basmi, kepada media untuk menulisnya rame-rame (di blow up) agar permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia lebih cepat viral," tandanya

Pada aksi damai pagi itu, GMNI Blitar ditemui Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim dan anggotanya diajak duduk bersama di pinggir jalan untuk mendengarkan tuntutan GMNI Blitar kemudian sambil menyerahkan beberapa poin catatan (draft) yang menjadi tuntutannya kepada DPR RI melalui DPRD Kota Blitar.

Ketua DPRD Kota Blitar, dr Syahrul Alim sepakat dengan apa yang disampaikan GMNI Blitar. Pihaknya berjanji akan mengirimkannya ke DPR RI, ketua umum partai bahkan ke presiden.

"Kami berpendapat bahwa apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa ini adalah suatu keinginan atau pola pikir yang sangat maju dimana kondisi bangsa Indonesia saat ini telah rusak dan carut marut oleh perilaku korupsi. Banyak kita lihat pegawai-pegawai yang kaya di luar batas dan ternyata terbongkar melalui kasus lain, termasuk anaknya yang melakukan penganiayaan," kata Syahrul.

"Akhir-akhir ini kita baca di berbagai media massa  adanya beberapa pejabat yang kekayaannya cukup fantastis dan ternyata mereka tidak melaporkannya ke LHKPN. Kekayaan yang tidak wajar ini justru terungkap lewat kasus lain seperti kasus perkelahian atau penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya," pungkasnya. ** (za/,mp)