MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan Pemerintah telah menyetujui 11 negara tujuan untuk penempatan pekerja migran Indonesia skema antar pemerintah atau Government to Government (G to G). Sebelumnya, kata Benny, pihaknya mengusulkan penambahan sebanyak 19 negara yang menjadi sasaran penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

"Kami usulkan 19 negara, dan hasil pembicaraan kementerian dan lembaga, Presiden (Joko Widodo) setuju 11 negara. Jadi kita akan running," kata Benny dalam seremonial pelepasan 196 PMI skema G to G Korea Selatan di eL Hotel, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Adapun 11 negara diantaranya, Amerika Serikat, Canada, New Zealand, Australia, Nigeria, Kuwait, dan Saudi Arabia. 

Baca Lainnya :

• DPRD Barito Utara Dorong Peningkatan Fasilitas dan Pelayanan Jamaah Haji
• Pemkab Barito Utara Sambut Kepulangan Jamaah Haji, Harapkan Menjadi Teladan di Masyarakat
• Pertamax Naik, Usaha Rakyat Terpukul! Pedagang dan Ojol di Majalengka Menjerit
• Ketua Umum PRSI Bahas Program Workshop Robotika Bersama Anjungan Kalimantan Selatan TMII
• RISNU Masjid Nurul Hidayah Kembali Gelar Gempita Muharram 1448 H, Hadirkan Festival Islami dan Kegiatan Sosial

Saat ini BP2MI telah menjalankan skema penempatan G to G ke 3 negara, yakni Jepang, Korea Selatan, dan Jerman.

Benny berharap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat memaksimalkan peluang kerja bagi pekerja migran Indonesia di 11 negara tersebut.

"Mereka harus dibebaskan biaya penempatan, kemudian membuka negara-negara penempatan dengan skema G to G," imbuh Benny.

Hal ini, tambah Benny, bertujuan agar adanya persaingan yang sehat antara pihak swasta dan Pemerintah.

"Masak kita kalah dengan swasta. Swasta katakan dapat 78 negara penempatan, negara juga harus memberikan kepada penyelenggara penempatan dengan angka yang sama, maka di sini akan terjadi kompetisi yang sehat," ujar Benny.

Sehingga, calon pekerja migran Indonesia (CPMI) memiliki pilihan apakah akan berangkat dengan swasta atau skema G to G yang ditawarkan Pemerintah. 

"Jadi akan ada persaingan yang sehat untuk berlomba-lomba dalam hal persiapan PMI, dan proses penempatan mana yang dinilai lebih baik," tutur Benny. ** (Anton)