Megapolitanpos.com. JAKARTA. Beberapa hari belakangan ini, seluruh rakyat Indonesia dikejutkan oleh suatu kebijakan dari salah satu menteri pemerintahan Prabowo yaitu, pelarangan penjualan gas 3kg oleh pengecer atau warung-warung yang ada di masyarakat sekitar.

Kebijakan prematur dan sepihak ini kemudian menghasilkan sebuah algoritma kerumitan di masyarakat, karena masyarakat harus bersusah payah mencari gas 3kg untuk kebutuhan memasak di dapur.

Demikian diungkapkan Ivan Panusunan, juru bicara Presidium Perhimpunan Aktivis 98 (PA 98) dalam siaran persnya hari ini (5/2) di Jakarta.

Baca Lainnya :

• Kinerja APBN Januari 2025 Tertekan, DPR: Perlu Ditingkatkan
• DPR Pastikan Awasi Ketat Danantara, Masyarakat Tak Perlu Khawatir dan Tarik Dana Besar-besaran
• Presiden RI Prabowo Subianto Resmi Luncurkan Danantara, Badan Pengelola Investasi
• Amanat Reformasi Jangan Dikhianati Karena Kepentingan Oligarki
• MIGA: Badan Pengelola Investasi Danantara Harus Terikat Kewajiban Hukum

Ivan dalam siaran persnya menyikapi kelangkaan gas 3 Kg mengingatkan agar pemerintah bijak dalam mengambil keputusan. Menurut Ivan kebijakan melarang penjualan gas 3 Kg di warung-warung adalah keputusan yang gegabah dan tidak menjelaskan kesusahan rakyat.

“Bisa dibayangkan jika di rumah hanya tinggal ibu atau istri seorang diri, dan seluruh anggota keluarga semuanya sedang keluar rumah. Bisa dipastikan tidak ada yang bisa berusaha mendapatkan gas 3 Kg” jelas Ivan.

Apalagi menurut Ivan tidak semua rumah tangga atau orang memiliki kendaraan untuk mencari gas 3kg yang habis di dapur.

Ivan juga menduga adanya manuver yang dilakukan pembantu Presiden Prabowo dalam menerapkan keputusan pelarangan warung-warung yang menjual gas 3 Kg.

"Menteri yang dimaksud adalah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang merupakan ketua umum partai salah satu pendukung pasangan Prabowo-Gibran pada pilpres 2024 kemarin." sebut saja Ivan Gamblang.

Masih menurut Ivan, Bahlil Lahadalia sudah melakukan tindakan yang membahayakan negara, karena membuat keresahan secara nasional. 

Gas 3 Kg yang merupakan kompenan utama memasak malah dibuat mainan oleh Bahlil Lahadalia dengan membuat kebijakan tanpa membuat mitigasi secara sosial dan politiknya terlebih dahulu, apalagi terakhir kita tahu bahwa Bahlil Lahadalia ternyata membuat kebijakan tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan presiden. 

Hal itu dikatakan Sufmi Dasco Ahmad yang merupakan politisi partai Gerindra dan wakil ketua DPR-RI bahwa kebijakan pelarangan penjualan gas 3kg bukan perintah dari presiden Prabowo langsung. ungkap Ivan

Ivan mengingatkan Prabowo agar memberikan pernyataan tegas terhadap pembantunya, ketika terjadi tindakan yang membahayakan pemerintahan dan negara, hal itu seharusnya menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo dalam menjaga kestabilan politik dan ekonomi di tingkat masyarakat.

"Buat saya tindakan Bahlil membuat kebijakan pelarangan penjualan gas 3 Kg oleh pengecer jelas membahayakan keberlangsungan pemerintah dan negara" jelas Ivan.

Langkah-langkah populis Prabowo seperti rencana penghentian izin ekspor LNG ke luar negeri, bisa dianggap hanya omong kosong belaka oleh publik. Sehingga bisa menurunkan kepercayaan masyarakat pada Prabowo.

“Bisa dibayangkan, jika dengan keresahan yang dialami rakyat berujung kekacauan, tentu hal ini berdampak pada posisi Prabowo Subianto sebagai presiden.” tegas Ivan.

Publik bisa saja berspekulasi kalau keputusan Bahlil adalah demi kepentingan politik Gibran ke depan, mengingat kedekatan Bahlil Lahadalia dengan mantan presiden Joko Widodo yang telah menempatkan putra sebagai wakil presiden Prabowo, lanjut Ivan.

"Dengan kata lain, bisa saja publik menyimpulkan bahwa Pemerintahan Prabowo tidak solid, karena menterinya bisa sesuka hati bermanuver politik. Dan itu merugikan Prabowo sebagai presiden" tutup Ivan mengakhiri siaran persnya.