- PRSI Terima Kunjungan COMAU Italia, Perluas Kerja Sama Robotika Global
- Bank Jakarta Raih Golden Champion di Infobank SLE 2026, Unggul di Kepuasan dan Loyalitas Nasabah
- Masa Liburan Lebaran 2026 Semakin Dekat, KAI Ajak Masyarakat Rencanakan Perjalanan Lebih Awal
- Kementan Umumkan Harga Daging Sapi Disepakati Rp 55 Ribu per Kg, Berlaku hingga Lebaran 2026
- Bupati Mengajak Warga Majalengka, Hari Jadi 11 Februari Ramaikan dengan Prinsip Sederhana
- Gercep Tim URC Dinas PUPR Kabupaten Blitar Tangani Jembatan Ambrol Banggle - Kanigoro
- BNI Gandeng Siemens Indonesia, Kucurkan Pembiayaan Rp300 Miliar untuk Perkuat Industri Kelistrikan
- Ketua DPC PDIP Kota Blitar Pimpin Gerakan Penghijauan dan Pelepasan Satwa di Sendang Mbah Bawuk
- PRSI Terima Kunjungan HIMELDA Unsada Bahas Pengembangan Robotik dan AI
- Ikatan Wartawan Online dan Universitas Bung Karno Teken MoU untuk Kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi
Menkop Tegaskan KDMP Kunci Hilirisasi dan Efisiensi Rantai Pasok di Daerah

Keterangan Gambar : Menkop Ferry Juliantono pada acara BIG (Bisnis Indonesia Group) Conference bertema Arah Kebijakan Membangun Ekonomi Kerakyatan 2026
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyebutkan bahwa terobosan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kelurahan) Merah Putih dirancang untuk memotong rantai pasok yang panjang dan mahal. Sehingga, nilai tambah tidak lagi berhenti pada para perantara, tetapi kembali kepada produsen dan masyarakat desa.
"Kita menghadirkan Koperasi Hub dan Kopdes Merah Putih sebagai simpul penghubung, distribusi menjadi lebih efisien, harga lebih terjangkau, dan kesejahteraan pelaku usaha rakyat meningkat," kata Menkop, pada acara BIG (Bisnis Indonesia Group) Conference bertema Arah Kebijakan Membangun Ekonomi Kerakyatan 2026: Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Jakarta, Senin (8/12).
Lebih dari itu, lanjut Menkop, Kopdes Merah Putih dirancang sebagai alat untuk membangun beberapa lini kegiatan bisnis dalam rangka kemandirian pangan dan energi nasional.
Baca Lainnya :
- Menkop: Kopdes Jadi Panggung Baru Gen Z dan Milenial Membangun Ekonomi Desa
- Menkop Ferry Ajak Ikatan Alumni Ikopin Dukung Keberhasilan Kopdes Merah Putih
- Menkop Resmikan Pelepasan Ekspor Kopi Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah ke Aljazair
- Rossan Roeslani dan Ferry Juliantono Terpilih Menjadi Pimpinan Masyarakat Ekonomi Syariah
- Menkop Ajak China Council PIT Jadi Suplier Alat Produksi Pertanian Dalam Ekosistem Kopdes
"Kedaulatan pangan itu impornya dikurangi, di mana semua barang-barang harus dari sumber daya alam kita sendiri, diproses kita sendiri, dibiayai kita sendiri. Itu yang dinamakan kedaulatan pangan dan energi," terang Menkop.
Misalnya, dengan adanya Kopdes Merah Putih, harus muncul industri pasca panen, di mana hasil panen akan dikeringkan melalui alat dryer di sana. Begitu juga dengan hasil produk dan buah-buahan, harus dilengkapi dengan alat pengatur suhu agar kualitas tetap terjaga (cold storage).
"Hasil tangkapan ikan nelayan juga bisa disimpan di cold storage. Bahkan, Kopdes bisa menyediakan solar dan es batu untuk keperluan nelayan melaut," kata Menkop.
Selain itu, Indonesia juga bakal memiliki lebih dari 80 ribu gerai sembako yang dikelola secara ritel moderen. Barang-barangnya, sebagian bekerja sama dengan pihak swasta dan BUMN, sebagian besarnya akan didorong untuk bisa memproduksi sendiri. "Sudah waktunya, Indonesia kembali menjadi bangsa produsen," imbuh Menkop.
Dengan munculnya aneka industri, kata Menkop, bakal menciptakan banyak lapangan kerja. "Presiden Prabowo Subianto menginginkan ekonomi rakyat kembali berdaulat melalui koperasi," tegas Menkop.
Oleh karena itu, Menkop pun menjabarkan tiga fungsi Kopdes Merah Putih. Pertama, sebagai penyalur dan penjual barang-barang kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Kedua, Kopdes Merah Putih akan berfungsi sebagai offtaker hasil produk masyarakat desa, sepertin tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.
Fungsi ketiga, menjadi instrumen yang paling terbawah untuk bisa mengefektifkan seluruh kegiatan pemerintah pusat, termasuk kegiatan Bansos, BLT, maupun bantuan pangan non-tunai, ataupun pemberian barang-barang bersubsidi kepada masyarakat (pupuk, elpiji 3 kilogram, dan minyak goreng).(Reporter: Achmad Sholeh Alek).

















