MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta– Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi contoh pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memberdayakan masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian.

Menurut Muhaimin, program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pelibatan pelaku usaha dalam rantai pasok.

“Kalau yang berbasis APBN, yang terbaik adalah BGN. Membangun ekosistem ekonomi dalam waktu yang sangat cepat, 1,3 juta orang miskin menjadi pekerja. Cara kerja APBN yang jempol itu seperti itu,” ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis , Rabu (28/10/2026).

Baca Lainnya :

• Menko PM Sebut MBG Serap 1,3 Juta Pekerja, UMKM Ikut Terlibat
• Kementerian UMKM Percepat Pemulihan Wirausaha Terdampak Bencana di Sumatera
• Jambore Kumitra 2026, Kementerian UMKM Perluas Akses Modal dan Pasar di Kalimantan Selatan
• Jalan Sehat HPN 2026 Wujudkan Kebulatan Tekad Bina Jasmani dan Rokhani .
• Dua Tahun Kabinet Merah Putih Kementerian UMKM Perluas Akses Usaha dan Pembiayaan

Ia mengungkapkan, sebanyak 148.500 pelaku usaha baru telah masuk dalam rantai pasok program MBG. Selain itu, terdapat 63.100 pemasok dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang turut terlibat dalam ekosistem tersebut.

Muhaimin menilai capaian itu menunjukkan bahwa belanja negara dapat memberikan dampak ekonomi secara langsung, terutama melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan partisipasi pelaku usaha.

Karena itu, ia meminta kementerian dan lembaga menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pemerintah.

“Saya minta kepada Menteri Keuangan, kepada lembaga dan kementerian yang memegang kendali APBN, jangan lagi mencoret anggaran pemberdayaan. Anggaran pemberdayaan itu biasanya anak tiri. Jangan meletakkan anggaran pemberdayaan sebagai anak tiri, tapi menjadi anak utama. Arus utama APBN kita harus pemberdayaan,” tegasnya.

Selain melalui APBN, Muhaimin menyebut pemberdayaan masyarakat dapat diperkuat melalui peran pesantren dan dunia usaha. Pesantren dinilai berkontribusi dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus membekali mereka dengan keterampilan dan kemandirian.

Sementara itu, dunia usaha dapat membantu meningkatkan kesiapan tenaga kerja melalui pendidikan kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Ia mencontohkan kawasan industri MM2100 di Bekasi yang mengembangkan pendidikan kejuruan agar peserta didik memiliki keterampilan, sikap kerja, dan karakter sesuai kebutuhan dunia usaha.

Muhaimin juga mendorong kolaborasi pemerintah dengan lembaga amil zakat, filantropi, badan usaha milik negara (BUMN), dan sektor swasta untuk memperluas jangkauan pemberdayaan masyarakat.

Dalam kolaborasi tersebut, pemerintah dapat menyediakan data dan menentukan wilayah sasaran, sedangkan para mitra mendukung pelaksanaan program serta pendanaan, termasuk melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Ia menekankan pentingnya penggunaan data sasaran yang selaras dengan data pemerintah agar program tidak tumpang tindih dan bantuan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Muhaimin berharap semakin banyak pihak terlibat dan semakin luas wilayah yang menjadi sasaran pemberdayaan. Dengan begitu, masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan memperoleh pekerjaan, mengakses pendidikan, serta mengembangkan usaha.

Menurutnya, penggunaan APBN harus menghasilkan dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan, tetapi juga harus membuka peluang bagi masyarakat untuk bekerja, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.(AS/MP).