MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi pemenuhan gizi anak sekolah justru menuai sorotan dari beberapa pihak, yaitu dari anggota DPRD maupun dari pihak sekolah, hal ini terurai dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Barito Utara bersama sejumlah instansi terkait.
   
RDP yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD, Hj Henny Rosgiati, dan dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Barito Utara, Evereadi Noor, ini turut melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kemenag, Korwil BGN, Satgas MBG, hingga pemilik SPPG. Rapat berlangsung di ruang DPRD setempat, Rabu (08/04/2026).
   
Dalam forum tersebut, anggota DPRD, Patih Herman menyampaikan apresiasi atas program dari pemerintah pusat tersebut. Menurutnya secara konsep, program MBG merupakan langkah positif pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak.
   
Namun, ia mengingatkan bahwa program yang baik ini tidak akan berarti jika implementasinya di lapangan berjalan tidak maksimal.
   
Program ini sangat bagus kata Patih Herman, tapi pelaksanaannya harus benar-benar diawasi. Banyak laporan selama ini bahwa makanan yang diberikan kepada anak didik ada yang basi atau dan lainnya.
  
"Ini menandakan lemahnya pengawasan, tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
   
Selain itu dia  juga menyoroti pentingnya variasi menu yang disesuaikan dengan selera dan kebutuhan anak-anak.
   
Menurutnya, penyedia MBG harus lebih cermat dalam menentukan menu agar program ini tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata.
   
Lebih jauh, dia menilai program MBG di Barito Utara belum bisa disebut berhasil. Pasalnya, cakupan Program masih sangat terbatas, baru menjangkau dua kelurahan dan itupun hanya di beberapa sekolah saja.
   
“Bagaimana bisa menentukan levelnya  kalau belum merata? Ini baru sebagian kecil saja. Penilaian keberhasilan harusnya ketika seluruh wilayah sudah merasakan,” ujarnya dengan nada kritis.
   
Ia mengungkapkan, dalam setiap kegiatan reses ke desa-desa, masyarakat justru mempertanyakan kapan program MBG bisa dirasakan di wilayah mereka.
Harapan besar muncul terutama dari masyarakat pedesaan yang dinilai lebih membutuhkan intervensi gizi.
   
“Dapur MBG seharusnya juga ada di desa. Justru di sanalah yang benar-benar membutuhkan. Sasaran program ini harus tepat,” tambahnya.
   
Menutup pernyataannya, Patih Herman berharap RDP tersebut tidak sekadar menjadi forum diskusi, tetapi mampu melahirkan solusi konkret agar pelaksanaan MBG ke depan lebih optimal, merata, dan tepat sasaran.
    (A)