MEGAPOLITANPOS.COM, Mataram, NTB – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku usaha melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) KUR antara Kementerian UMKM dan Bank NTB Syariah di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (19/6/2026).

Penandatanganan tersebut menjadi momentum penting karena menandai kembalinya Bank NTB Syariah sebagai penyalur KUR setelah vakum selama tujuh tahun. Dengan bergabung kembali, Bank NTB Syariah resmi menjadi lembaga penyalur KUR ke-43 secara nasional pada tahun 2026.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Usaha Mikro sekaligus Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik, menyampaikan bahwa kehadiran kembali Bank NTB Syariah merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan pembiayaan bagi pelaku UMKM di NTB.

Baca Lainnya :

• KUR Rp40 Miliar Digelontorkan ke NTB, Dorong UMKM dan PMI Naik Kelas

Menurutnya, pemerintah terus mengarahkan penyaluran KUR ke sektor-sektor produktif seperti pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan pangan, hingga ekonomi kreatif. Sektor-sektor tersebut dinilai memiliki dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah ekonomi daerah.

“Ketika pembiayaan masuk ke sektor produksi, lapangan kerja akan bertambah dan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan daerah juga semakin besar,” ujar Riza.

Ia menambahkan, pembiayaan hanyalah salah satu bagian dari ekosistem pemberdayaan UMKM. Dukungan lain seperti legalitas usaha, pendampingan, akses pasar, digitalisasi, hingga penguatan kemitraan dan rantai pasok juga diperlukan agar UMKM dapat tumbuh berkelanjutan.

Sementara itu, mewakili Gubernur NTB, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair menilai akses pembiayaan yang lebih mudah akan membuka peluang lebih besar bagi UMKM, industri kreatif, dan sektor pariwisata untuk berkembang.

Menurutnya, penguatan UMKM bukan sekadar soal transaksi keuangan, melainkan upaya membangun harapan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi NTB juga terus mendorong berbagai program pemberdayaan, termasuk program Desa Berdaya untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa.

Abul Chair berharap Bank NTB Syariah tidak hanya menjadi lembaga pembiayaan, tetapi juga berperan sebagai mitra pendamping yang membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, serta memperkuat literasi keuangan syariah.

Di sisi lain, Direktur Utama Bank NTB Syariah Nazaruddin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk Bank NTB Syariah sebagai penyalur KUR.

Pada tahun 2026, Bank NTB Syariah mendapatkan alokasi KUR sebesar Rp40 miliar, yang terdiri atas Rp30 miliar untuk pembiayaan UMKM dan Rp10 miliar untuk pembiayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Kami ingin pembiayaan ini benar-benar mendorong pertumbuhan sektor produktif dan membantu pengusaha UMKM berkembang secara berkelanjutan," kata Nazaruddin.

Kembalinya Bank NTB Syariah ke dalam program KUR diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan UMKM di NTB sekaligus memperkuat perekonomian daerah melalui pembiayaan yang lebih inklusif dan berorientasi pada sektor produktif.(AS/MP).