MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat integrasi SAPA UMKM sebagai sistem layanan terpadu bagi pengusaha UMKM di seluruh Indonesia.

Langkah tersebut diperkuat melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan UMKM melalui SAPA UMKM yang dihadiri pimpinan dan perwakilan dari puluhan kementerian/lembaga.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi komitmen kementerian/lembaga untuk memperkuat kolaborasi melalui penandatanganan komitmen bersama dalam mendukung implementasi SAPA UMKM. Integrasi tersebut diharapkan memperkuat ekosistem layanan pemerintah agar semakin mudah diakses, terhubung, dan tepat sasaran bagi pengusaha UMKM.

Baca Lainnya :

• Kementerian UMKM Perkuat Inkubator untuk Cetak Wirausaha Berkualitas
• KUMITRA Buka Akses Usaha Mikro Aceh ke Rantai Pasok Ritel
• Kementerian UMKM dan UI Perkuat Sinergi Kewirausahaan Berbasis Inovasi
• Kementerian UMKM Perkuat Kapasitas UMKM Aceh Terdampak Bencana
• Kementerian UMKM Dampingi Usaha Menengah Menuju IPO melalui RISE TO IPO 2026

“Alhamdulillah, sebagian besar kementerian dan lembaga telah menyatakan kesepakatan untuk melakukan sinergi sekaligus membangun kesepahaman dalam pemanfaatan SAPA UMKM sebagai satu sistem pelayanan terintegrasi bagi seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Tanah Air,” ujar Menteri Maman di Jakarta, Rabu (12/8).

Menurut Menteri Maman, rakor tersebut menjadi forum strategis untuk menyamakan langkah dalam konsolidasi dan reorientasi program pemberdayaan UMKM. Forum ini sekaligus diarahkan untuk mempercepat integrasi SAPA UMKM sebagai aplikasi satu pintu layanan pemberdayaan UMKM nasional.

Menteri Maman juga menyampaikan perkembangan integrasi SAPA UMKM dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Integrasi tersebut antara lain mencakup layanan sertifikasi halal bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) bersama pemerintah provinsi, serta aspek pengawasan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ia menegaskan, integrasi sistem perlu dilakukan secara bertahap, terukur, dan memperhatikan kesiapan masing-masing institusi karena setiap kementerian dan lembaga memiliki mekanisme layanan serta basis data yang berbeda.

“Kami ingin semuanya berjalan proporsional dan bertahap. Kami tidak ingin terburu-buru sehingga justru kurang tepat sasaran bagi pengusaha UMKM,” kata Menteri Maman.

Kementerian UMKM menegaskan bahwa penguatan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM bukan sekadar program sektoral, melainkan agenda bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh kementerian dan lembaga.

Selama ini, berbagai program dan layanan pemerintah bagi UMKM masih tersebar di sejumlah instansi dengan mekanisme serta basis data yang berbeda. Kondisi tersebut menyebabkan data UMKM belum sepenuhnya terintegrasi dan membuka potensi terjadinya duplikasi program maupun layanan.

Melalui integrasi SAPA UMKM, pemerintah mendorong agar berbagai layanan tersebut semakin terkoneksi sehingga pengusaha UMKM dapat memperoleh akses terhadap program yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan usahanya.

Kementerian UMKM berharap kesepahaman yang dibangun melalui rakor dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret antarkementerian dan lembaga dalam memperkuat kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan UMKM. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong UMKM semakin maju, produktif, dan berdaya saing sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional.(AS/MP).