MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Untuk memastikan kesiapan KPU Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-DKI Jakarta dalam melakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan rapat koordinasi persiapan pemetaan TPS untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 di Jakarta pada Kamis,(23/5).

Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata dalam sambuatnnya mengatakan bahwa persiapan pemetaan TPS ini penting dilakukan, untuk memetakan perkiraan berapa jumlah TPS yang akan dibentuk pada Pilgub mendatang. 

Oleh karena itu, Wahyu berpesan untuk dapat membangun koordinasi yang baik dengan stakeholder di wilayah masing-masing, seperti Lurah, RT/RW dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Baca Lainnya :

• Hujan Deras Picu Banjir di Jakarta Barat, 12 RT Terendam dan Sejumlah Jalan Lumpuh
• Pendatang Baru Wajib Lapor 1x24 Jam, Dukcapil Siapkan Layanan Jemput Bola
• Pemprov DKI Siap Gelar Lebaran Betawi ke-18, Ajang Silaturahmi Akbar Warga Jakarta
• Menteri Nusron Tawarkan Skema HGB di Atas HPL Pemprov DKI Jakarta untuk Amakan Aset Pemerintah dan Lindungi Masyarakat
• Menteri Nusron Ungkap Kontribusi ATR/BPN terhadap Pendapatan DKI Jakarta Tembus Rp3,9 Triliun di 2025

Pada kesempatan yang sama, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta Fahmi Zikrillah menyampaikan bahwa pemetaan TPS ini dilakukan sebagai langkah awal untuk menghitung berapa jumlah DPT dan jumlah TPS yang akan dibentuk pada pelaksanaan pilgub mendatang. Sebab, hal tersebut akan berimplikasi terhadap jumlah pantarlih yang akan direkrut, termasuk juga alokasi anggaran untuk pendirian TPS dan KPPS yang bertugas. 

Lebih lanjut Fahmi menyampaikan, pada saat pemetaan TPS harus memperhatikan beberapa aspek. Pertama, tidak  menggabungkan kelurahan, kedua kemudahan pemilih ke TPS, ketiga tidak memisahkan pemilih dalam satu KK pada TPS yang berbeda, dan terakhir adalah aspek geografis. 

Fahmi menambahkan bawah dalam melakukan pemetaan TPS dilakukan dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 orang.

Kegiatan dilanjutkan dengan acara sharing experiences dengan para mantan anggota KPU periode lalu. Hal itu dilakukan untuk memotret pengalaman dan pelajaran dari masa lalu.

Partono (anggota KPU Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2018 - 2023) mengingatkan bahwa DKI Jakarta merupakan barometer nasional, karena mulai dari aktivis, politisi hingga media masa berada di DKI Jakarta. Sehingga perlu adanya extra kehati-hatian dalam menjalankan tahapan Pilkada ini terutama dalam daftar pemilih. 

Narasumber lainnya, Muhammad Sidiq Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2013 - 2018, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan, pengelolaan daftar pemilih menjadi penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, tahapan pemilihan bisa saja dibilang selesai setengahnya jika daftar pemilih akurat dan komprehensif. 

Pemateri yang terakhir adalah Ahmad Barizi Anggota KPU Kota Jakarta Selatan Periode 2018 - 2023, dirinya menyampaikan bahwa menciptakan daftar pemilih yang berkualitas diperlukan sinergisitas dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).