- PWI dan AFPI Perkuat Literasi Keuangan, Edukasi Wartawan Lawan Pinjol Ilegal
- Nurhadi Anggota Komisi IX DPR RI Getol Kritisi Oknum Nakes yang Terlantarkan Pasien BPJS
- Majalengka Siaga Narkoba, UNMA dan Bupati Satukan Langkah Lawan Bandar
- Ketum Asbanda Tekankan KUB Bukan Cuma Modal, tapi Sinergi IT dan SDM
- Ketum Asbanda Dorong Sinergi BPD dan BPR dengan Mitigasi Risiko Ketat
- Hari Jadi Kabupaten Blitar ke-702 Pisowanan Agung Sejarah Budaya Para Raja
- Jejak Narkoba di Majalengka Terkuak, Polisi Bongkar Dugaan Produsen Tembakau Sintetis
- Mensos Gus Ipul Minta Pejabat Baru Fokus Validasi Data dan Berantas Korupsi
- Kinerja BNI Melesat, Transformasi Digital dan BRAVE Jadi Motor Pertumbuhan
- PTPN I Percepat Optimalisasi Aset, Siapkan Mesin Pertumbuhan Baru untuk Ketahanan Pangan
Ketum Asbanda Dorong Sinergi BPD dan BPR dengan Mitigasi Risiko Ketat

Keterangan Gambar : Agus Widodo tekankan struktur kerja sama dan mitigasi risiko
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yang juga Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo menilai kolaborasi antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) maupun BPR Syariah (BPRS) memiliki potensi bisnis yang sangat baik.
Kendati demikian, Agus menekankan bahwa kerja sama tersebut harus diletakkan dalam struktur yang tepat dan dibarengi dengan mitigasi risiko yang ketat.
"Tetapi yang penting adalah kita letakkan dalam satu struktur yang tepat. Kalau dibandingkan BPD atau BPRNS, kalau dibandingkan BPR atau BPRNS itu kan relatif memiliki sumber daya yang baik. BPR ataupun BPRS itu memiliki kedekatan dengan pasar mikro," kata Agus dalam siaran pers, Rabu (5/8/2026).
Baca Lainnya :
Agus menjelaskan BPR dan BPRS memiliki keunggulan berupa akses layanan serta kedekatan yang kuat dengan segmen pasar mikro, area yang relatif sulit dijangkau secara langsung oleh BPD. Keunggulan masing-masing lembaga keuangan daerah ini dinilai dapat saling melengkapi jika disinergikan secara optimal.
Bentuk kolaborasi yang dapat dibangun antara BPD dan BPR/BPRS meliputi model digital, penyediaan konten, hingga pemanfaatan saluran distribusi (channel).
Namun, Agus memberikan catatan kritis agar bentuk kerja sama tersebut tidak sampai menimbulkan moral hazard berupa pemindahan risiko kredit antarlembaga.
"Tapi yang lebih penting dari itu menurut saya eh jangan sampai menggeser risiko dari satu lembaga ke lembaga lain. Kenapa? Karena gini, bentuk bentuk kolaborasinya atau keterbukaannya itu sebenarnya bisa ke model digital, konten, channel, gitu," ujar Agus.
Di dalam konsep pembangunan daerah, pemahaman terhadap profil dan rekam jejak nasabah (borrower) dinilai sangat vital agar risiko kredit dapat diukur secara presisi.
Oleh karena itu, transparansi serta mitigasi risiko yang matang menjadi syarat mutlak agar kerja sama antara BPD dan BPR/BPRS dapat berjalan secara berkelanjutan dan menguntungkan kedua belah pihak.
"Nah, di dalam konsep ini, pembangunan daerah harus kita tahu dan paham akan lain dari borrower-nya. Sehingga eh risikonya tidak bisa diukur dengan baik. Jadi pada prinsipnya kerja sama ini sangat baik untuk kedua belah pihak," ungkap Agus. (AS/MP).














