MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik membantah adanya dugaan dana hibah dari Pemda Sumut yang dikorupsi atau tidak dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Farianda menegaskan bahwa informasi itu tidak benar dan keliru, semua terkait dana hibah telah dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Baca Lainnya :

• UKW Angkatan ke-65 PWI Jaya Digelar di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat
• Hendry Ch Bangun Ingatkan Bahaya Ketergantungan AI dalam Jurnalisme
• Refleksi HPN 2026: 10 Tantangan Jurnalis Indonesia di Era Media Baru
• JMSI Resmi Mengusulkan Dahlan Iskan sebagai penerima Anugerah Dewan Pers 2025
• Polda Metro Jaya–FWP Gandeng PWI Jaya Gelar UKW, Wujudkan Wartawan Profesional di Lingkungan Kepolisian

" Gak benar ini, gak mungkin dana hibah dikorupsi, semua dipertanggung jawabkan, satu rupiah pun dipertanggung jawabkan. Sudah puluhan wartawan nanya yg sama," terang Farianda saat dikonfirmasi awak media melalui seluler, Senin,(06/05/2024).

Sebelumnya beredar informasi, Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Pusat menerima laporan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) secara rutin memberikan dana hibah senilai Rp. 1,5 miliar kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut.

Dalam laporan tersebut disebutkan, PWI Sumut yang dipimpin Farianda Putra Sinik, tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana hibah tersebut secara transparan, serta tidak adanya laporan mengenai bantuan dana hibah lainnya.

"Sebagai tanggapan atas hal tersebut, PWMOI Pusat mengacu pada Undang-Undang Informasi Publik, meminta pertanggungjawaban dari PWI Sumut terkait penggunaan dana hibah tersebut dalam kurun waktu 5 tahun terakhir," kata Ketua PWMOI - DRS. KRH. HM. JUSUFRIZAK, SH, SE, M.Si dalam keterangan yang diterima, Minggu (5/5).

Dijelaskan, sikap kritis wartawan ini dipicu oleh kasus dugaan korupsi atau penggelapan dana hibah Kementerian BUMN sekitar Rp. 2,9 miliar yang dialokasikan kepada PWI Pusat untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), di mana empat pengurus pusat PWI terlibat.

"Dalam konteks ini, DPP PWMOI sedang mempertimbangkan mengirimkan surat resmi tertulis untuk meminta klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut terkait masalah ini," tegas Ketua PWMOI.

Sementara, Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumut, Drs M Syahrir ketika diminta tanggapan terkait tidak adanya laporan pertanggungjawaban dana hibah dari Pemprov Sumut mengatakan, agar awak media menghubungi Ketua PWI Sumut.

"Silahkan ke Ketua PWI Sumut minta klarifikasinya," kata Syahrir, Senin (6/5).(Reporter: Achmad Sholeh Alek).