MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 mulai memasuki meja pembahasan DPRD.

Lima fraksi di DPRD Barito Utara menyampaikan pandangan umum masing-masing terhadap rancangan anggaran yang diajukan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Baca Lainnya :

• Bank Jakarta Buka Peluang Duplikasi Program CSR Biodigester di Seluruh Wilayah
• Tan Ngi Hing Anggota Komisi II DPRD Kota Blitar Respon Positif Skema Baru BGN untuk SPPG Mulai 5 Oktober.
• Babak Baru DPRD Majalengka, Sandi Fahmi Resmi Jadi Wakil Rakyat
• Fraksi DPRD Mulai Bedah RAPBD Barito Utara 2027, Arah Anggaran Jadi Sorotan
• Pemprov DKI Cairkan KAJ, KLJ, dan KPDJ untuk 216.993 Penerima, Justin PSI Minta Penyaluran Bansos Tepat Sasaran.

Penyampaian tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang I DPRD Barito Utara, Selasa (29/09/2026), di Ruang Paripurna DPRD.

Forum ini menjadi salah satu tahapan penting sebelum RAPBD 2027 dibahas lebih jauh antara legislatif dan eksekutif. Melalui pemandangan umum fraksi, DPRD mulai mencermati arah kebijakan pendapatan, rencana belanja, hingga prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam APBD tahun mendatang.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Barito Utara H. Benny Siswanto, S.Sos., didampingi Wakil Ketua II Hj. Henny Rosgiaty Rusli, S.P., M.M. Hadir Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie, Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah serta pihak terkait lainnya.

Lima fraksi menyampaikan pandangan masing-masing. Fraksi Demokrat disampaikan Ardianto, Fraksi PKB oleh Suhendra, S.E., Fraksi PDI Perjuangan oleh H. Suparjan Efendi, Fraksi Aspirasi Rakyat oleh Gun Sriwitanto, S.H., dan Fraksi Karya Indonesia Raya oleh DR. H. Tejeri, S.E., M.M., S.H., M.H.

Pemandangan umum tersebut tidak sekadar menjadi penyampaian sikap fraksi, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk menguji kembali sejumlah kebijakan dalam rancangan anggaran. Berbagai masukan dan catatan fraksi akan menjadi bahan dalam proses pembahasan berikutnya.

Fokus pembahasan selanjutnya akan mengarah pada bagaimana kebijakan pendapatan dan belanja daerah diterjemahkan menjadi program pembangunan serta pelayanan masyarakat. 

DPRD dan pemerintah daerah akan melanjutkan pembahasan sesuai tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Dengan masuknya pandangan umum fraksi, RAPBD Barito Utara 2027 kini memasuki fase pembahasan yang lebih substantif. Setiap catatan yang disampaikan DPRD akan menjadi bagian dari proses penyempurnaan rancangan anggaran sebelum nantinya ditetapkan menjadi APBD.

(A)