MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar– Program anggaran 2023 saat ini sedang dalam pembahasan antara eksekutif bersama legislatif. Seperti kegiatan rapat bersama di ruang rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, terkait penyampaian laporan Badan Anggaran (Bangar) terhadap hasil pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD Kabupaten Blitar tahun 2023 Senin (28/11/22).

Suwito Saren Satoto kepada wartawan Selasa (29/11/22) menyampaikan pesan kepada Bupati Blitar, terkait anggaran progres 2023, hendaknya Bupati tidak menumpuk pekerjaan proyek-proyek tri bulan akhir, yang sangat riskan terhadap kualitas pekerjaan.

"Kami sering memberi peringatan melalui fraksi agar eksekutif ini tidak menempatkan pekerjaan numpuk di tri bulan ketiga, dalam tahun anggaran 2023 yang sedang kita susun ini, ya harus dijalankan lebih cepat dan tepat waktu, dan kualitas proyek sangat aman kualitas maupun kuantitasnya," ujarnya.

Baca Lainnya :

• Masyarakat Nilai Pelayanan Berkategori Baik Capai 84,42 Kepuasan
• Gelapkan Mobil Rental, Residivis Kambuhan Dijebloskan ke Sel Tahanan Polres Blitar
• Kapolres Majalengka Gerakkan Jajaran Bagikan 20 Ribu Bendera Merah Putih
• DPR RI, Ateng-Ledia Sosialisasikan Perlindungan Anak di Era Digital
• 26.547 Obat Terlarang Disita, Kapolres Majalengka Perketat Perburuan

Masih ujar Suwito, selain itu Dewan juga meminta kepada Bupati untuk lingkungan dan pemetaan, kemudian ada kajian terkait indeks kebencanaan di Blitar. "Dari situ dapat mengantisipasi potensi bencana seperti longsor, banjir, dan potensi yang lainnya,” jelas Suwito.

Suwito yang juga dari fraksi PDI Perjuangan ini, lebih lanjut mengungkapkan pihaknya sangat berharap perbaikan infrastruktur yang diakibatkan oleh bencana ada kesiapan anggaran pengeluaran bencana juga dimaksimalkan, mengingat Kabupaten Blitar mempunyai daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi.

“Perbaikan jembatan dan ketahanan pangan ini lebih penting sekali, karena krisis energi dan pangan perlu kita antisipasi. Wanti-wanti kami kepada Bupati agar ada greget pengelolaan anggaran di 2023. Selain itu, rencana yang strategis Bupati dan TAPD perlu kita koreksi, misalnya pengadaan 111 roda tiga. “Ini dewan memandang belum urgent,” pungkasnya. (za/mp)