MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Persoalan tanah perkebunan di Kabupaten Blitar kembali jadi sorotan Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Perlindungan  Konsumen Pemerintah dan Keadilan Republik Indonesia (DPC LPK-RI) Kabupaten Blitar, disinyalir banyaknya mafia tanah sengga lembaga ini getol berangus pencoleng negara, karenanya Ketua DPC LPK-RI menggeruduk kantor Kabupaten Blitar, menggelar aksi unjuk rasa menyoroti carut marutnya pertanahan di Kabupaten Blitar bertahun tahun tak kunjung tuntas, tanah di perkebunan puluhan tahun ganti Bupati belum menemukan kejelasan hukum.

Aksi yang digelar di depan kantor Pemerintah Kabupaten Blitar itu diikuti puluhan massa LPK-RI dengan membawa poster bernada mengecam keras terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi terkait yang dinilai lamban dan tidak tegas dalam menangani sengketa tanah yang merugikan masyarakat.

Ketua DPC LPK-RI Kabupaten Blitar, Mohamad Iskandar , menegaskan bahwa persoalan tanah di sejumlah wilayah perkebunan diduga kuat melibatkan praktik mal administrasi, permainan oknum, serta ketimpangan pengelolaan aset negara.

Baca Lainnya :

• Anto Febrianto Tantang Pemuda Majalengka : Mandiri dan Berani Kritik
• Interupsi PDIP Warnai Paripurna APBD Majalengka, Bupati Beri Penjelasan
• Bupati Majalengka Beberkan Hasil Paripurna APBD 2026, Dana Tetap Aman
• APBD Majalengka 2026 Naik Jadi Rp 3,14 Triliun, Ini Rincian Anggarannya
• Persib Gagal Juara, Ateng Sutisna Ajak Bobotoh Tetap Solid dan Bermartabat

“Kami menilai ada indikasi kuat bahwa proses penyelesaian kasus tanah di kawasan perkebunan ini tidak transparan dan cenderung dibiarkan berlarut. APH harus tegas, jangan tutup mata terhadap dugaan penyimpangan yang terjadi,” tegasnya dalam audensi dengan Bupati, Forkompinda, BPN dan Dinas terkait , Camat Nglegok, Camat Gandusari dan Kades Kruwuk dan Kades Beragung dan Para Petani

Menurutnya, kasus tanah tersebut bukan hanya persoalan sengketa administratif, melainkan juga menyangkut hak masyarakat atas keadilan dan kepastian hukum. DPC LPK-RI mendesak Kejaksaan, Kepolisian, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membuka data, menelusuri aktor yang bermain di balik kekisruhan, serta menindak tegas jika ditemukan unsur pelanggaran hukum.

Selain berorasi, massa juga menyatakan sikap yang sama  kepada Bupati Blitar dan Kapolres Blitar, Kodim 0808 ,sebagai bentuk tuntutan agar segera dibentuk tim gabungan lintas instansi untuk menyelesaikan polemik tanah tersebut secara objektif dan terbuka.

“Kami tidak akan berhenti mengawal persoalan ini. Bila perlu, kami akan melangkah ke tingkat provinsi hingga pusat. Rakyat tidak boleh terus menjadi korban permainan mafia tanah,” tambah Ketua DPC LPK - RI Kabupaten Blitar Mohamad Iskandar. 

Aksi berjalan tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Sejumlah perwakilan peserta diterima oleh pejabat Pemkab Blitar untuk melakukan audiensi terkait tuntutan yang diajukan.

DPC LPK-RI  Kab Blitar menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk kepedulian terhadap tata kelola aset negara dan keadilan bagi masyarakat yang selama ini merasa dirugikan oleh sistem birokrasi yang ruwet dan tidak berpihak. ( za/mp)