MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan, penyebab menurunnya jumlah pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja ke Korea Selatan pada tahun ini.

Penurunan tersebut, kata Benny, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di negara penempatan yang tengah mengalami perlambatan. 

“Ternyata, ada masalah situasi ekonomi yang sedang tidak baik di Korea Selatan. Dulu, permintaan majikan terhadap pekerja (PMI) kita sangat tinggi, namun tahun ini sedikit turun,” ungkap Benny, usai melepas 200 PMI ke Korea Selatan dan 1 PMI ke Jerman, di eL Hotel Kelapa Gading, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Baca Lainnya :

• DPRD Barito Utara Dorong Peningkatan Fasilitas dan Pelayanan Jamaah Haji
• Pemkab Barito Utara Sambut Kepulangan Jamaah Haji, Harapkan Menjadi Teladan di Masyarakat
• Pertamax Naik, Usaha Rakyat Terpukul! Pedagang dan Ojol di Majalengka Menjerit
• Ketua Umum PRSI Bahas Program Workshop Robotika Bersama Anjungan Kalimantan Selatan TMII
• RISNU Masjid Nurul Hidayah Kembali Gelar Gempita Muharram 1448 H, Hadirkan Festival Islami dan Kegiatan Sosial

Disampaikan Benny, jumlah PMI yang diberangkatkan ke Korea Selatan tahun 2024 diperkirakan hanya bisa mencapai 9 ribu PMI, menurun dari tahun lalu (2023) yang nyaris 12 ribu PMI.

Menurut Benny, penurunan jumlah PMI yang diberangkatkan lewat skema antarpemerintah (G to G Korsel) ini juga dialami oleh negara lain. Dia mengatakan ada 16 negara lain yang juga mengalami penurunan pengiriman pekerja ke Korea Selatan.

"Angka atau tren para calon pemberi kerja untuk meminta masuknya pekerja dari luar negeri, dari tenaga kerja asing ini masih bisa dikatakan kecil menurun untuk tahun ini, artinya masih sangat baik, khusus untuk (penempatan PMI) ke Korea ya. Tapi tren penempatan PMI keseluruhan dari berbagai skema per hari ini berada di angka 215 ribu orang (PMI)," ujar Benny.

"Dan mudah-mudahan bisa mencapai 230 ribu, menyamai angka tahun sebelumnya. Tergantung situasi ekonomi dari masing-masing negara penempatan," sambungnya.

Selain itu, Kepala BP2MI mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada para pekerja migran Indonesia yang disebut sebagai penyumbang devisa negara terbesar ke 2 setelah sektor migas. Diantaranya, ujar Benny, seperti pembebasan biaya-biaya yang selama ini membebani PMI, seperti tiket pesawat, paspor, dan biaya medical check-up. 

“Kalau negara ini mau serius memberikan penghormatan kepada PMI, negara harus membebaskan biaya yang selama ini menjadi beban PMI, tiket pesawat, paspor, dan biaya medical check-up, itu harus ditanggung negara. Kenapa..? karena PMI telah memberikan sumbangan besar devisa terhadap negara sebesar Rp227 triliun, dan itu akan meningkat tiap tahunnya, itu data dari BI," beber Benny.

"Belum sumbangan dari PMI yang menjadi devisa atau penghasilan negara yang berasal dari barang-barang kiriman para PMI dari luar negeri. Itu kan kena pajak juga. Nah kalau dihitung biaya yang dikeluarkan PMI dan menjadi pajak penghasilan negara dari barang-barang ditambah uang kiriman dari PMI, saya yakin PMI menyumbang devisa terbesar pertama di negara ini," cetus Benny menandaskan. ** (Anton)