- Rampas Mobil Taksi Online, Pelaku Berhasil Dibekuk Jatanras PMJ di Rangkasbitung
- Disambut Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Muzafar, Komisi I DPR RI Tegaskan Komitmen Dukung Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit.
- Kantah Kabupaten Tangerang Serahkan 8 Sertipikat Aset BMN untuk Dukung Pembangunan Jalan Tol Tangerang–Merak.
- Sinergi Koramil dan Komduk Gelar Patroli Jaga Kondusifitas Wilayah Binaan.
- Kementerian UMKM Fasilitasi 1.000 Pengusaha Mikro di Sumatera Barat
- Kodim 0506/Tgr Sosialisasikan Penerimaan Secaba dan Secata PK TNI AD Gelombang I TA 2027, Tegaskan Gratis Tanpa Biaya.
- Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Dorong Percepatan Sertipikasi Tanah, Aset Pemda, dan Tanah Wakaf.
- Sertu Suparman Ajak Warga Tingkatkan Kewaspadaan Hadapi Musim Kemarau.
- Tim Wasrik Itdam V/Brawijaya Tinjau Proyek Pembangunan Jembatan Di Wilayah Kodim 0808/Blitar.
- Evaluasi Maturitas SPIP 2026, Kantah Kabupaten Tangerang Terima Kunjungan BPKP dan Biro OrtalaMR Kementerian ATR/BPN.
Kemenhub RI dan Korlantas Polri Sepakat 6 Provinsi Dilakukan Penataan dan Pengecekan Kelayakan Bus Pariwisata

MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub) dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri sepakat bekerjasama untuk melakukan penataan dan pengecekan kelayakan bus pariwisata secara massal di beberapa provinsi di Indonesia.
Kerjasama ini mulai akan dilakukan di enam provinsi, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara.
Baca Lainnya :
- Diduga Adu Kekuatan Antarkelompok, 5 Orang Diamankan Polisi
- Warga Cium Bau Tak Sedap, Ustaz Latif Ditemukan Meninggal Diperkirakan Sudah 3 Hari
- 77 Ribu Aduan Bansos Menggunung, Dinsos Majalengka Disorot
- Jamaah Haji 2027 Dapat Subsidi Rp 3 Juta, Pelunasan Jadi Rp 23,24 Juta
- Jaga Jakarta On The Spot, Babinsa-Bhabinkamtibmas Bagikan Sembako kepada Warga.
"Kami akan membentuk di 6 Provinsi sebagai piloting untuk dilakukan suatu penataan, evaluasi, bahkan kami memberikan teknik ataupun cara melakukan pengecekan ramp check," kata Menteri Perhubungan (Menhub RI) Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers usai memimpin rapat bersama Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri dan sejumlah stakeholder, di Gedung Korlantas Polri, Rabu sore (15/5/2024).
Menurut Menhub, enam provinsi tersebut dipilih karena dianggap mewakili permasalahan mengenai bus pariwisata, baik dalam hal administrasi maupun kelayakan kendaraan.
"Penataan dan pengecekan bus pariwisata ini juga akan melibatkan organisasi Angkutan Darat (Organda), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan pemerintah daerah," terang Menhub Budi Karya.
"Ini nantinya kami bisa menemukan atau mengindikasikan data bus pariwisata yang ada di kabupaten/kota," ujar Menhub Budi Karya.
Dalam kesempatan itu, Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan mengatakan, kegiatan ini sebagai langkah penanganan permasalahan bus pariwisata dari hulu hingga ke hilir. Aan juga memastikan pihaknya akan menindak tegas terhadap pengelola bus pariwisata yang melanggar.
“Artinya mulai dari pool bus yang ada di kota kabupaten, sampai dengan ke hilir yang artinya sampai dengan ke law enforcement yang ada di jalan,” cetus Irjen Aan Suhanan.
Lanjut Irjen Aan berharap penataan yang akan dilakukan secara massal ini bisa menekan pelanggaran dan juga mencegah kecelakaan bus pariwisata sehingga tidak terulang lagi.
Diberitakan sebelumnya, pada Sabtu (11/5/2024) malam terjadi kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata di Jalan Raya Desa Palasari, Kecamatan Ciater Subang, Jawa Barat.
Bus pariwisata yang membawa rombongan siswa/siswi dan guru SMK Lingga Kencana Depok itu mengalami kecelakaan diduga karena rem blong. Sebanyak 11 orang, terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga lokal meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut.(*/Anton)




.jpg)



.jpg)







