MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Penampilan Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan, pada Debat Perdana Calon Presiden (Capres) 2024, mendapat respon dan apresiasi dari Ketua Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin), Hamdan Zoelva.

Diakui Hamdan Zoelva, penampilan Anies pada debat perdana yang mengangkat tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga, sungguh diluar perkiraan.

Baca Lainnya :

• Jadi Pembicara di Akademi Politik UMJ, Wamen ATR/Waka BPN: Pertanahan Berperan Strategis dalam Mendukung Asta Cita Presiden
• Pertamax Naik, Usaha Rakyat Terpukul! Pedagang dan Ojol di Majalengka Menjerit
• Bupati Eman Puji Reksa Siaga TNI AU, Warga Majalengka Takjub
• Gerak Serentak PKK Majalengka Guncang Desa :26 Kecamatan Disisir, Bantuan Digelontorkan
• Pengedar Tramadol Digerebek di Majalengka, 101 Butir Disita Polisi

"Saya tidak menyangka Pak Anies (capres nomor urut 1) itu bisa menjelaskan negara hukum dan tujuan hukum, seperti seorang ahli hukum yang sedang berbicara," kata Hamdan Zoelva, di Rumah Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Kamis sore (14/12/2023).

Lanjut mantan Ketua MK itu menilai, pada debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu, penyampaian Anies sudah sesuai dengan yang direncanakan. Anies yang diusung Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), itu dianggap memang memahami situasi dan keadaan.

"Kestabilan emosi seorang presiden jadi sangat penting, karena dia bakal memutuskan sesuatu yang berdampak pada kehidupan negara dan kehidupan rakyat Indonesia yang begitu besar," cetus Hamdan.

Seperti tampak pada Debat Perdana Capres 2024 yang berlangsung di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam (12/12/2023), memang terlihat berlangsung seru. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang berpasangan dengan cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bertekad mengembalikan marwah Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan.(*/Anton)