MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – DPRD Barito Utara bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait guna mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rabu (08/04/2026)
   
Rapat tersebut turut melibatkan pengelola dapur MBG, Satgas SPPG, pengawas, serta dihadiri Asisten I Setda Barito Utara, Dinas Pendidikan (Diknas), Dinas Kesehatan (Dinkes), Kementerian Agama (Kemenag), dan perwakilan kepala sekolah dari sejumlah sekolah.
   
Rapat ini digelar menyusul banyaknya laporan dari orang tua murid terkait kualitas makanan MBG yang dinilai kurang layak untuk dikonsumsi.
   
Sejumlah laporan menyebutkan bahwa makanan yang didistribusikan ke beberapa sekolah sering dalam kondisi yang tidak memenuhi standar kelayakan.
   
Tak hanya itu, para kepala sekolah juga mengungkapkan bahwa banyak siswa enggan menyantap makanan yang disediakan. Diduga, menu yang disajikan kurang sesuai dengan selera anak-anak, sehingga berujung pada banyaknya makanan yang istilahnya Mubazir.
   
  "Sering kami antar ke Panti pak makanan tersebut karena anak didik kami enggan mengambil," ucap salah seorang kepala sekolah yang turut hadir dalam RDP tersebut.
   
Menanggapi hal tersebut, sejumlah anggota DPRD memberikan catatan tegas kepada pihak pengelola MBG. Mereka menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh, terutama dalam hal variasi menu dan pengawasan distribusi makanan.
   
Beberapa rekomendasi serta catatan penting yang disampaikan oleh anggota DPRD Barito Utara antara lain:
1 Menu makanan harus lebih bervariasi dan disesuaikan dengan selera anak-anak agar tidak terbuang sia-sia.
   
2 Pengawasan terhadap kualitas dan distribusi makanan dinilai masih kurang maksimal dan perlu diperketat.
   
3 Distribusi program MBG sebaiknya lebih diprioritaskan ke wilayah pedesaan yang dinilai lebih membutuhkan.
   
Salah satu anggota DPRD bahkan mencontohkan kondisi di SDN Melayu 5 Muara Teweh yang merupakan salah satu sekolah favorit.
Menurutnya, sebagian besar orang tua siswa di sekolah tersebut tergolong mampu, sehingga program MBG dinilai kurang tepat sasaran jika difokuskan di sekolah tersebut.
   
“Kalau melihat kondisi di lapangan, masih banyak daerah yang lebih membutuhkan. Program ini harus tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” tegas salah satu anggota dewan dalam rapat.
   
Dalam forum yang sama, muncul pula pertanyaan kritis dari salah seorang anggota dewan, Hasrat, kepada Dinas Pendidikan terkait dampak program MBG terhadap kualitas belajar siswa.
   
Ia menanyakan apakah terdapat perbedaan signifikan pada kemampuan belajar anak didik setelah menerima distribusi makanan bergizi tersebut.
   
Menjawab hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara, Syahmiludin, menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memberikan penilaian secara menyeluruh. Pasalnya, pelaksanaan program MBG saat ini masih terbatas pada dua kelurahan saja.
   
“Kami belum bisa menilai dampak terhadap kualitas belajar siswa, karena distribusi MBG ini masih terbatas. Penilaian yang lebih akurat baru bisa dilakukan jika program ini sudah menjangkau seluruh sekolah di Barito Utara,” jelasnya Kadisdik.
   
Melalui forum ini, DPRD berharap adanya perbaikan serius dari seluruh pihak terkait, baik dalam hal kualitas makanan, variasi menu, hingga ketepatan sasaran program.
Evaluasi ini diharapkan dapat menjadikan program MBG benar-benar memberikan manfaat optimal bagi para siswa, khususnya di wilayah yang membutuhkan.
(A)