MEGAPOLITANPOS.COM - Jakarta – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin secara terbuka menyampaikan sejumlah catatan penting terkait tata kelola pemerintahan daerah saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu (13/05/2026).

Dalam paparannya, Bupati menegaskan bahwa keterbukaan mengakui kekurangan merupakan langkah awal menuju perbaikan tata kelola yang berkelanjutan.

Baca Lainnya :

• Kepala BGN Nanik Deyang Siapkan Reformasi Program MBG, Fokus Efisiensi Anggaran dan Kualitas Gizi
• Said Iqbal Masuk Istana, Siapkan Rekomendasi Kebijakan untuk Buruh dan Pekerja Migran
• Kapolres Rita Suwadi Ungkap Begal Jalanan, Residivis Kembali Beraksi
• Pemkab Bogor Bersiap Lebarkan Jalan Puncak, Bangunan di Bahu Jalan dan Saluran Air Terancam Ditertibkan
• Jakarta Fair 2026 Siap Dongkrak Ekonomi, Pemprov DKI Dukung Penuh Menuju Kota Global

“Kami menyadari bahwa keterbukaan dalam mengakui kekurangan merupakan langkah awal menuju perbaikan yang berkelanjutan,” ujar Shalahuddin.

Ia memaparkan sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian, di antaranya ketidaksinkronan Pokok Pikiran DPRD dengan dokumen perencanaan daerah, lemahnya administrasi pengadaan langsung, hingga pencatatan transaksi e-purchasing yang belum terintegrasi optimal.

Selain itu, pengelolaan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan juga disebut masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek verifikasi, validasi, serta ketertiban pelaporan.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Barito Utara disebut telah melakukan langkah-langkah perbaikan dengan menginstruksikan seluruh perangkat daerah menyiapkan data sesuai permintaan KPK, melakukan konsolidasi lintas OPD, serta mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai APIP.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada KPK atas pendampingan yang terus dilakukan melalui program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dapat terus diperkuat demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Hadir dalam kegiatan Ely Kusumastuti Deputi Bidang Koordinasi danSupervisi KPK,Imam Turmudhi Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi III,

Tri Desa Adi Nurcahyo Plh. Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan,  

Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara,Sekretaris Daerah beserta jajaran dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah yang hadir.

(Dd)