- Kapolres Cup 2026 Resmi Bergulir, Bupati Barut Buka Kegiatan
- Patih Herman Hadiri Pembukaan Kapolres Cup 2026, Dukung Pembinaan Atlet Voli Barito Utara
- Aliansi Blitar Bersatu Bakal Gelar Tandingan Apel Akbar Dukung Program MBG
- Persoalan PETI Akan Jadi Agenda RDP DPRD Barito Utara
- BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Modus Penipuan BNIdirect
- Hadir di Pernikahan Bupati Sampaikan Doa dan Harapan bagi Kehidupan Rumah Tangga Pengantin
- Bandung Zoo Punya Pengelola Baru, Fauna Land Siap Ubah Wajah Kebun Binatang Legendaris
- Jalur Laut Malaysia-Indonesia Digagalkan, TNI AL Selamatkan 12 Ribu Generasi Muda dari Narkoba
- Regenerasi Bulu Tangkis Indonesia Berbuah Manis, Dua Tunggal Putra Muda Melaju ke Semifinal Australian Open
- DPRD Harapkan Pelibatan Warga dan Penegakan RT-RW dalam Penataan Permukiman
Di Forum KPK, Bupati Shalahuddin Beberkan Evaluasi Tata Kelola Pemkab Barito Utara

MEGAPOLITANPOS.COM - Jakarta – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin secara terbuka menyampaikan sejumlah catatan penting terkait tata kelola pemerintahan daerah saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu (13/05/2026).
Dalam paparannya, Bupati menegaskan bahwa keterbukaan mengakui kekurangan merupakan langkah awal menuju perbaikan tata kelola yang berkelanjutan.
Baca Lainnya :
- Kapolres Cup 2026 Resmi Bergulir, Bupati Barut Buka Kegiatan
- Patih Herman Hadiri Pembukaan Kapolres Cup 2026, Dukung Pembinaan Atlet Voli Barito Utara
- Aliansi Blitar Bersatu Bakal Gelar Tandingan Apel Akbar Dukung Program MBG
- Persoalan PETI Akan Jadi Agenda RDP DPRD Barito Utara
- BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Modus Penipuan BNIdirect
“Kami menyadari bahwa keterbukaan dalam mengakui kekurangan merupakan langkah awal menuju perbaikan yang berkelanjutan,” ujar Shalahuddin.
Ia memaparkan sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian, di antaranya ketidaksinkronan Pokok Pikiran DPRD dengan dokumen perencanaan daerah, lemahnya administrasi pengadaan langsung, hingga pencatatan transaksi e-purchasing yang belum terintegrasi optimal.
Selain itu, pengelolaan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan juga disebut masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek verifikasi, validasi, serta ketertiban pelaporan.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Barito Utara disebut telah melakukan langkah-langkah perbaikan dengan menginstruksikan seluruh perangkat daerah menyiapkan data sesuai permintaan KPK, melakukan konsolidasi lintas OPD, serta mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai APIP.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada KPK atas pendampingan yang terus dilakukan melalui program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dapat terus diperkuat demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Hadir dalam kegiatan Ely Kusumastuti Deputi Bidang Koordinasi danSupervisi KPK,Imam Turmudhi Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi III,
Tri Desa Adi Nurcahyo Plh. Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan,
Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara,Sekretaris Daerah beserta jajaran dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah yang hadir.
(Dd)

.jpg)


.jpg)









