Jakarta. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mendapatkan informasi bahwa Anies Rasyid Baswedan dan Partai Nasdem telah meneken kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Penekenan kerja sama yang dilakukan sepihak itu disebutnya dilakukan pada Rabu (30/8/2023).

Riefky menjelaskan pada Kamis (31/8/2023), dirinya mendapatkan informasi dari Sudirman Said, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB. Untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," sambungnya menegaskan.

Baca Lainnya :

• M.Rifa\'i : Musancab Targetkan 14 Kursi Parlemen Pemilu 2029 PKB Kabupaten Blitar Kembali Berjaya
• Nurhadi : Mancing Berhadiah Jadikan Moment Terbaik Komunikasi dan Serap Aspirasi Masyarakat
• Harlah ke 25, DPC Demokrat Kabupaten Blitar Pelopori Gerakan Indonesia Asri di Pantai Pasur
• Mohammad Zainul Ichwan Resmi Pimpin DPC PKB Kota Blitar
• M Rifa\'i Nahkodai Ketua DPC Kabupaten Blitar Periode 2026 - 2031

Partai Demokrat sendiri sudah mengkonfirmasi informasi tersebut kepada Anies dan dibenarkan oleh mantan gubernur DKI Jakarta itu. Partai berlambang bintang mercy itu juga dipaksa untuk menerima kesepakatan tersebut.

Di tengah proses finalisasi kerja sama partai politik, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada 29 Agustus 2023 malam, secara sepihak Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Muhaimin sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Malam itu juga, capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," ujar Riefky.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol. Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," sambungnya menegaskan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menanggapi pernyataan Partai Demokrat yang menyebut partainya meneken kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia mengaku kaget dengan pernyataan tersebut.

"Saya sendiri kaget dan nggak ngerti, tanya sama Demokrat, Demokrat yang menyampaikan itu, seperti apa. Karena kami sendiri belum dengar," ujar Ali sebelum memasuki Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023) malam.

Ali malah balik bertanya ihwal sumber informasi Partai Demokrat itu.

"Saya nggak tahu dari mana sumbernya itu yah," singkat Ali.

Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni juga mengaku kaget dengan kabar atau isu yang menyebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ingin bergabung Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Klaimnya, hingga saat ini belum ada komunikasi pihaknya dengan partai pimpinan Abdul Muhaimin Iskandar itu.

"Tidak ada, makanya gua kaget juga abis dari rapat 'Eh PKB gabung' hah dari mana gabung? Belum tahu," ujar Sahroni di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukmanul Hakim mengeklaim baru tahu kabar Muhaimin Iskandar akan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Rasyid Baswedan. Namun, ia mengungkap bahwa partainya akan menggelar rapat Dewan Syura pada Jumat (1/9/2023).

"Perkembangan hari ini cukup membuat kita kaget, karena ternyata banyak juga yang mendorong opsi Anies-Cak Imin. Perkembangan dorongan dari teman-teman itu kita baru akan merapatkan. Jadi tunggu hasil rapatnya dulu," ujar Lukmanul.