- Kemenkes Ungkap 1.527 Kasus Influenza, H1N1pdm09 Paling Banyak Ditemukan
- Kementerian UMKM dan Barantin Permudah Produk Lokal Tembus Pasar Ekspor
- Nurhadi Anggota Komisi IX DPR RI Kawal Percepatan Penurunan Stunting di Desa Slorok, Garum.
- Kemenag Kab Tangerang Terus Perkuat Pembinaan Madrasah.
- IPSI Kota Blitar Rampung Inisiasi Pasar Apung Karplos Dongkrak Ekonomi UMKM.
- IPSI Kota Blitar Rampung Inisiasi Pasar Apung Karplos Dongkrak Ekonomi UMKM.
- Muhammad Nazaruddin Pimpin Jalan Sehat PRI, Bahas Program Pemerintah dan Agenda Partai
- Sambut HUT Ke-7 Kogabwilhan I, IKKT PWA CBS II Kogabwilhan II Pererat Silaturahmi Dan Kepedulian.
- Peran Aktif Babinsa Patroli Malam, Jadi Tauladan Warga.
- Dandim 0506/Tgr Hadiri Kirab Budaya dan Ruwat Bumi, Pentingnya Menjaga Kerukunan .
Calon Pekerja Migran Indonesia Dimintai Biaya Paspor Rp. 8 Juta, Benny Rhamdani: LPKnya Segera Dipanggil

Keterangan Gambar : Kepala BP2MI Benny Rhamdani saat foto bersama dengan para PMI Korea Selatan dan mitra kerja.
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani geram mendengar laporan terkait dugaan biaya tidak wajar pembuatan paspor Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilakukan oleh oknum Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
"Ini temuan, ada 9 PMI asal Jepara, Jawa Tengah yang dimintain biaya pembuatan paspor sebesar Rp 8 juta oleh oknum LPK. Paspor sekarang kan gratis (ditanggung pemerintah) untuk berangkat pertama, kecuali perpanjangan, itu pun cuma Rp 500 ribu," ujar Benny seusai melepas 249 PMI program G to G ke Korea Selatan, di Jakarta, Senin (20/3/2023).
Benny pun berjanji menindaklanjuti laporan dan memanggil oknum LPK itu.
Baca Lainnya :
- Kemenkes Ungkap 1.527 Kasus Influenza, H1N1pdm09 Paling Banyak Ditemukan
- Kementerian UMKM dan Barantin Permudah Produk Lokal Tembus Pasar Ekspor
- Nurhadi Anggota Komisi IX DPR RI Kawal Percepatan Penurunan Stunting di Desa Slorok, Garum.
- Kemenag Kab Tangerang Terus Perkuat Pembinaan Madrasah.
- IPSI Kota Blitar Rampung Inisiasi Pasar Apung Karplos Dongkrak Ekonomi UMKM.
"LPK Hanaro segera dipanggil, ternyata dia minta paspor Rp 8 juta (pembuatan paspor), ini kan kurang ajar," cetus Benny.
"Ini tidak bisa ditolerir," tambahnya.
Dia meminta pihak terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan untuk menindak dan memberikan sanksi tegas terhadap LPK yang mencoba mengekploitasi PMI.
"Kita nanti merekomendasikan kepada dinas-dinas, LKP ini (Hanaro) temuannya apa, pelanggaran-pelanggarannya apa?. Cabut aja izinnya lah, nggak bisa lagi PMI dieksploitasi kayak gini," tegasnya.
Mantan senator ini juga menyoroti sikap LPK yang kerap mengintimidasi para PMI dengan dalih sebagai pihak yang memiliki wewenang meloloskan calon PMI untuk bekerja ke luar negeri.
"LPK ini kan lembaga pelatihan, tapi udah ngacok nih. Seolah-olah mereka menjanjikan orang (Calon PMI) ini lulus, menjanjikan orang terbang (bekerja di luar negeri), termasuk tadi paspor seolah-olah harus bayar. Jadi LPK nakal seperti ini nggak usah lagi diberi toleransi lah," beber Benny.(*)


.jpg)






1.jpg)
.jpg)





