MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Bupati Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara Nikson Nababan meluncurkan buku berjudul “Desa Kuat, Kota Maju, Negara Berdikari: Membangun Desa Berbasis Data Presisi”. Peluncuran digelar di Pojok Rahmah Tolleng, Gedung Tempo, Jakarta, Selasa malam (16/4/2024).

Turut hadir dalam peluncuran, diantaranya, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Dr. Khasan Effendy, Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Sarman Simanjorang, dan Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB University, Dr. Sofyan Sjaf.

Buku bercover warna merah itu berisi tentang tahapan atau proses perencanaan pembangunan daerah dengan berawal kekuatan basis data mulai dari desa. Seperti didasarkan pada diagnosa masalah yang tepat dalam penentuan tujuan dengan perkiraan dan proyeksi data by name, by addres and by coordinate.

Baca Lainnya :

• SMKN 3 Jakarta Bekali Siswa Public Speaking dan Event Management Lewat Program Guru Tamu
• 2.9 Triliun Jadi APBD Majalengka 2026, Ini Alasannya
• KPUD Jakarta Rilis Jumlah Pemilih Menjadi 8.239.242 di Semester II 2025
• Program MBG Kembali Disorot Usai Mobil Pengangkut Makanan Tabrak Siswa SD
• Bank Jakarta Telah Salurkan 100 Persen Dana Pemerintah, Tegaskan Siap Jika Dipercaya Lagi

“Pembangunan itu semestinya bersifat bottom-up atau dari bawah ke atas, dimulai dari desa,” kata Nikson dalam sambutannya seperti dikutip rm.id.

Menurut Nikson, cara atau pola (dari bawah ke atas (bottom-up, red)) itu sangat berdampak positif pada tatanan pertumbuhan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Dia pun mengungkapkan bahwa pola pemikirannya tersebut mempunyai perbedaan dengan yang diterapkan pemerintah selama ini.

“Semoga buku ini bisa menjadi referensi kebijakan pemerintah ke depan untuk membuat kebijakan pembangunan desa, dan sistem kebijakan publik berdasarkan pendataan desa berbasis data presisi,” harap Nikson.

Nikson juga mengatakan, dari hasil karya tulisannya ini memperlihatkan bahwa data yang diproduksi dengan pendekatan buttom up sangat dibutuhkan untuk mengakhiri kebijakan rekonsiliasi menjadi kebijakan afirmatif pemerintah.

“Jika Pemerintah (kedepan) melakukan hal tersebut sangat memungkinkan lebih banyak ruang untuk komunikasi dan partisipasi warga desa dalam melakukan pendataan,” imbuh Nikson.

Seperti dalam bukunya, Bupati Nikson Nababan mengelaborasi potensi dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

Dia mengatakan, ada sektor-sektor prioritas yang harus mendapatkan perhatian khusus karena akan berefek domino pada kesejahteraan masyarakat. Sektor tersebut adalah infrastruktur, pertanian, kesehatan, dan pendidikan.

Pada awal menjabat di 2014, Bupati Nikson Nababan menggulirkan dana sebesar Rp 60 juta untuk setiap desa guna pembangunan fisik.

Ketika pembangunan infrastruktur sudah berangsur membaik, kader partai berlogo Banteng Moncong Putih ini kemudian mendorong masyarakat agar mengolah dan mengelola “lahan tidur” yang ada di sekitarnya.

Kini, sudah lebih dari 16 ribu hektare lahan yang dikelola oleh masyarakat, sehingga angka pengangguran turun dan disparitas kesejahteraan berkurang. Itu pula yang menyebabkan Tapanuli Utara menjadi juara dalam pengelolaan lahan tidur.

Dalam menerapkan berbagai perencanaan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara tadi, Nikson mencetuskan metode NIKSON yang merupakan singkatan dari Needs, Innovation, Knowledge, Synergy, Operation, dan Norm. ** (Anton)