Jakarta. Sejak krisis pangan tahun 2008, yang kemudian disusul dengan peristiwa Pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, dan persaingan ekonomi antara China dan Amerika Serikat yang terus berlanjut, kian memperlihatkan telah terjadi ketergantungan dalam memproduksi dan mendistribusikan pangan.

Tak ayal situasi tersebut selalu meletupkan isu ancaman krisis pangan dan kelangkaan pupuk. Menanggapi ini, sesungguhnya pemerintah telah berupaya melakukan berbagai langkah antisipasi yang dilakukan melalui kebijakan peningkatan produksi pangan, dan pembenahan distribusi pupuk kepada petani.

Partai Buruh menyadari secara insyaf pemakaian pupuk kimia dan pestisida yang meningkat telah mengakibatkan kerusakan alam. Membuat tanah semakin tidak subur, dan benih lokal semakin langka. Demikian juga ketergantungan akut pada bahan-bahan pertanian yang berasal dari luar (external input), dan berbagai kerusakan ekosistem lainnya. Termasuk yang menyangkut kesehatan manusia (food safety).

Baca Lainnya :

• Harga garam Merosot, petani minta pemerintah tetapkan HET
• Kadis DKP3 Majalengka Ungkap Strategi Selamatkan Ribuan Hektare Sawah
• Kementerian UMKM Optimistis Petani Lebih Sejahtera Lewat KUR dan Penguatan Kelompok Tani
• Model Kemitraan PTPN I di Jember Dongkrak Pendapatan Petani dan Ekspor Tembakau
• FPPM dan Konsultan Hukum Desak Negara Harus Segera Hadir Atasi Konflik Pertanahan

Kerusakan itu mulai terjadi tatkala Revolusi Hijau dijalankan setengah abad lalu. Revolusi Hijau menyebabkan petani tak mandiri dan bergantung akut kepada sarana produksi pertanian--seperti benih dan pupuk--yang dipasarkan korporasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu transformasi kembali model pertanian, dari pertanian yang bergantung dari pupuk kimia dan pestisida, atau disebut pertanian konvensional, ke pertanian yang agrokologis atau alami. 

Tantangan sudah dimuka. Kerusakan kesuburan tanah diperparah dengan potensi kekeringan ekstrim. Kementerian Pertanian meyampaikan bahwa pada pertengahan 2023, diprediksi Indonesia mulai memasuki musim kemarau, dan akan muncul fenomena El Nino—fenomena pemanasan suhu muka laut.

Partai Buruh yang didirikan untuk mewujudukan negara sejahtera, menyadari dentuman segera untuk mengembalikan pertanian alami sungguh lah nyata. Selain demi menggapai Kedaulatan Pangan, pertanian yang alami juga dimaksudkan sebagai upaya menyelamatkan alam dan lingkungan dari pemanasan global. Atas dasar itu, kader-kader Partai Buruh di Tuban Jawa Timur membangun Kawasan Daulat Pangan.

Kawasan Daulat Pangan adalah kawasan yang penduduknya menerapkan konsep Kedaulatan Pangan, melalui pemanfaatan kekayaan alam yang ada disekitar kawasan pertanian secara agroekologi. Sistem pertanian ini terintegrasi oleh, dari, dan untuk masyarakat sekitar dalam upaya penyediaan pangan yang cukup, aman, sehat dan bergizi serta berkelanjutan. 

Kawasan Daulat Pangan menerapkan sistem pangan kawasan yang mencakup penerapan pola distribusi dan tata niaga yang adil, serta dilengkapi dengan kelembagaan ekonomi kolektif melalui koperasi petani. Pembangunan kawasan ini dimulai dari kesadaran petani untuk melakukan transformasi kembali ke pertanian alami. Petani Tuban membuktikan dalam kurun tiga tahun terakhir, produksi padi meningkat dengan penggunaan benih lokal, pupuk, dan bahan-bahan yang dibuat secara mandiri dan alami oleh petani.  

Menurut Partai Buruh, ketersediaan pupuk alami terkhusus untuk pangan strategis sangat krusial dalam menjamin kedaulatan pangan. Penggunaan pupuk yang dibuat oleh tangan petani secara mandiri tak hanya menjawab persoalan kelangkaan dan mahalnya pupuk kimia, tapi juga untuk meningkatkan produktivitas pertanian di tanah air, dan menjaga tingkat kesuburan tanah.

Kawasan Daulat Pangan yang sudah dijalankan petani kader Partai Buruh di Tuban menunjukkan bahwa biaya tanam padi dengan pertanian konvensional tanpa pupuk kimia bersubsidi cukup tinggi sebesar Rp. 8,6 juta per hektar. Apabila petani hanya sebagian menggunakan pupuk kimia bersubsidi, biaya usaha tani yang harus dikeluarkan petani juga masih relatif mahal yakni sekitar Rp. 7,05 juta per hektar.

Sementara jika memakai pupuk organik secara menyeluruh, biayanya bisa ditekan hanya Rp. 900 ribu per hektar. Perbandingan ini juga mempengaruhi biaya pokok produksi padi. Jika dengan pupuk konvensional petani harus mengeluarkan Rp. 5.050 setiap kilogram gabah. Jauh lebih tinggi dibandingkan menggunakan pupuk organik sebesar Rp. 3.700 per kilogram. 

Penting menjadi perhatian khusus, bahwa selama proses peralihan dari sistem pertanian konvensional akan terjadi satu fase penurunan produksi. Meskipun demikian, peningkatan produksi secara perlahan dan bertahap segera terasa, yang kemudian diikuti dengan perubahan perbaikan lingkungan hidup dan ekonomi.

Karena dengan pertanian alami, hasil panen petani akan semakin beragam dan kian terintegrasi dengan sumber-sumber ekonomi yang ada di sekitar kawasan pertanian. Oleh sebab itu, pada masa transisi ini diperlukan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada petani, serta dilengkapi dengan pengadaan berbagai peralatan dan bahan-bahan pertanian lainnya sebagai penunjang.

Berdasarkan praktik yang telah dilakukan dan terus diperluas, Partai Buruh meyakini bahwa pertanian alami yang dijalankan dengan konsep Agroekologi merupakan jembatan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Dimana hak setiap bangsa dan rakyat ditegakkan untuk menentukan pangannya secara mandiri, meliputi alat dan sistem produksi serta pemasaran dibidang pertanian, peternakan dan perikanan dalam menghasilkan pangan tanpa tergantung dari kekuatan pasar internasional.

Karenanya Partai Buruh memandang bahwa produksi pangan sudah semestinya dipercayakan penuh kepada keluarga petani, bukan melalui food estate atau lumbung pangan skala luas yang disponsori korporasi. Mari bersama Partai Buruh, kita kembali ke pertanian alami.