MEGAPOLITANPOS.COM - Jakarta – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyatakan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan melalui sinergi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan.

Kegiatan yang dihadiri oleh Ely Kusumastuti Deputi Bidang Koordinasi danSupervisi KPK,Imam Turmudhi Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi III,

Baca Lainnya :

• Ditreskrimum Polda Metro Siapkan Tim Buru Begal dan Kejahatan Jalanan 24 Jam
• Wujudkan Swasembada Gula Kementan Kerjasama CV Lang Buana Tanam Bibit Unggul Tebu Aas Agribun
• BNI Perkuat Dukungan untuk PBSI, Regenerasi Atlet Bulu Tangkis Indonesia Kian Bersinar
• Kolaborasi PRSI dan IESPA Siap Dorong Kreativitas Generasi Muda Indonesia
• Bunga PNM Mekaar Akan Dipangkas, Presiden Prabowo Dorong Keadilan Ekonomi Berbasis Pancasila

Tri Desa Adi Nurcahyo Plh. Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan,  

Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara,Sekretaris Daerah beserta jajaran dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah yang hadir. Dilaksanakan di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu (13/05/2026).

Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menyampaikan apresiasi kepada KPK atas perhatian dan pendampingan berkelanjutan melalui program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).

Menurutnya, Pemkab Barito Utara telah mengambil sejumlah langkah konkret menindaklanjuti permintaan data dan arahan KPK, mulai dari menginstruksikan perangkat daerah menyiapkan dokumen pendukung, melakukan konsolidasi lintas OPD, hingga memperkuat pengawasan internal melalui Inspektorat.

“Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap melalui kegiatan ini dapat memperoleh arahan, masukan dan rekomendasi dari KPK sehingga upaya perbaikan tata kelola dapat dilakukan lebih terarah dan berkelanjutan,” katanya.

Dalam evaluasi yang disampaikan, masih ditemukan beberapa kelemahan seperti ketidaktertiban pencatatan Pokok Pikiran DPRD, kurangnya pemahaman teknis dalam pengadaan langsung, serta belum optimalnya administrasi e-purchasing.

Selain itu, pengelolaan hibah dan bantuan sosial juga dinilai perlu pembenahan, khususnya dalam keseragaman pemahaman regulasi dan ketepatan pelaporan.

Shalahuddin menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen terus melakukan pembenahan demi mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat.

(Dd)