- Menteri UMKM Dorong APPI Perkuat Pasar Produk Dalam Negeri
- Pemkab Barito Utara Kaji Tiru Tata Kelola Pemerintahan ke Kulon Progo
- Bupati Barito Utara Hadiri Rakor Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalteng 2026
- Kaji Tiru ke Bantul, Pemkab Barito Utara Dalami Inovasi Tata Kelola dan Pelayanan Publik
- Anto Febrianto Tantang Pemuda Majalengka : Mandiri dan Berani Kritik
- Interupsi PDIP Warnai Paripurna APBD Majalengka, Bupati Beri Penjelasan
- Bupati Majalengka Beberkan Hasil Paripurna APBD 2026, Dana Tetap Aman
- APBD Majalengka 2026 Naik Jadi Rp 3,14 Triliun, Ini Rincian Anggarannya
- Persib Gagal Juara, Ateng Sutisna Ajak Bobotoh Tetap Solid dan Bermartabat
- Bupati Majalengka Ajak Ribuan Bobotoh Doakan Persib Juara Piala Presiden 2026
DPRD Hadiri Rakor Tata Kelola Pemkab Barito Utara di Gedung KPK RI

MEGAPOLITANPOS.COM - Jakarta – Ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini bersama sejumlah anggota DPRD lainnya turut menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Barito Utara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu (13/05/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Barito Utara H. Shalahuddin dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, unsur legislatif, serta perangkat daerah terkait sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Baca Lainnya :
- Menteri UMKM Dorong APPI Perkuat Pasar Produk Dalam Negeri
- Pemkab Barito Utara Kaji Tiru Tata Kelola Pemerintahan ke Kulon Progo
- Bupati Barito Utara Hadiri Rakor Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalteng 2026
- Kaji Tiru ke Bantul, Pemkab Barito Utara Dalami Inovasi Tata Kelola dan Pelayanan Publik
- Anto Febrianto Tantang Pemuda Majalengka : Mandiri dan Berani Kritik
Kehadiran pimpinan dan anggota DPRD Barito Utara dalam kegiatan itu menunjukkan dukungan legislatif terhadap upaya perbaikan sistem pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pengelolaan hibah dan bantuan sosial.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyampaikan sejumlah langkah yang telah dilakukan menindaklanjuti arahan dan permintaan data dari KPK, di antaranya melakukan konsolidasi lintas perangkat daerah serta mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Selain itu, turut disampaikan sejumlah catatan evaluasi terkait Pokok Pikiran DPRD, pengadaan langsung, pelaksanaan e-purchasing, serta pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang masih memerlukan pembenahan dan penguatan administrasi.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap melalui rapat koordinasi tersebut dapat memperoleh arahan dan rekomendasi dari KPK guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, terukur, dan berkelanjutan.
Sinergi antara eksekutif, legislatif dan KPK diharapkan terus terjalin demi mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.
(A)












1.jpg)




