MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Insiden yang melibatkan seorang wartawan dengan petugas keamanan (Satpam) di lingkungan DPRD Kabupaten Majalengka menjadi perhatian kalangan pers. Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) DPC Majalengka mendesak dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan profesionalisme petugas keamanan menyusul ketegangan yang terjadi pada Rabu (17/6/2026) malam.

Peristiwa tersebut bermula ketika seorang wartawan Media Ruzka Indonesia, Eko, meminta izin untuk mengisi daya telepon genggam di pos keamanan DPRD Majalengka. Menurut keterangannya, permintaan itu mendapat penolakan dari salah satu petugas keamanan yang sedang bertugas.

Eko mengaku tidak mempermasalahkan penolakan tersebut. Namun situasi disebut berubah ketika dirinya meminta identitas petugas yang bersangkutan. Ketegangan kemudian terjadi dan nyaris berujung pada kontak fisik sebelum akhirnya berhasil diredam oleh petugas keamanan lainnya yang berada di lokasi.

Baca Lainnya :

• AWI Soroti Dugaan Intimidasi Wartawan di DPRD Majalengka, Minta Klarifikasi
• BAZNAS Majalengka Salurkan Bantuan untuk 1.672 Warga Sepanjang Mei 2026
• Hendi Resmi Dilantik, Sangkanurip Perkuat Mesin Pembangunan Desa
• Usia 19 Tahun, Kecamatan Sindang Tancap Gas Wujudkan Majalengka Sae
• Pertamax Naik, Usaha Rakyat Terpukul! Pedagang dan Ojol di Majalengka Menjerit

Atas kejadian itu, Dewan Pembina AWI DPC Kabupaten Majalengka, Herman Budiantoro, meminta pihak terkait melakukan evaluasi terhadap standar pelayanan dan profesionalisme petugas keamanan di lingkungan lembaga publik.

Menurut Herman, petugas keamanan yang bertugas di kantor pemerintahan harus mampu menjalankan fungsi pengamanan sekaligus pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan etika, komunikasi yang baik, dan penghormatan terhadap profesi apa pun, termasuk insan pers.

"Setiap petugas yang bertugas di lingkungan pelayanan publik harus mengedepankan profesionalisme agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan konflik," ujarnya. Kamis, (18/06/2026).

Selain menyoroti sikap petugas di lapangan, AWI juga meminta dilakukan peninjauan terhadap perusahaan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang menyediakan tenaga keamanan di lingkungan DPRD Majalengka, termasuk aspek kompetensi, legalitas, dan administrasi personel yang bertugas.

Ketua DPC AWI Kabupaten Majalengka, Abdullah, menilai peristiwa tersebut harus menjadi momentum perbaikan sistem pengamanan dan pelayanan publik di lingkungan DPRD.

Ia meminta Sekretariat DPRD Majalengka melakukan klarifikasi dan penelusuran secara objektif terhadap insiden yang terjadi, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif maupun polemik berkepanjangan.

"Evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap personel maupun mekanisme pengamanan yang diterapkan. Tujuannya agar pelayanan publik berjalan lebih baik dan kejadian serupa tidak terulang kembali," kata Abdullah.

AWI juga menyoroti efektivitas penggunaan tenaga keamanan swasta di lingkungan DPRD yang dinilai perlu dikaji dari sisi kebutuhan dan efisiensi anggaran.

Hingga berita ini ditulis, pihak petugas keamanan yang disebut terlibat maupun Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi kejadian tersebut.

Karena itu, informasi yang berkembang saat ini masih berdasarkan keterangan dari pihak wartawan dan organisasi profesi. AWI berharap seluruh pihak terkait dapat menyampaikan klarifikasi resmi agar publik memperoleh informasi yang utuh, berimbang, dan sesuai fakta yang sebenarnya. ** (Agit)