Megapolitanpos.com, Surabaya- Asosiasi Sistem Meter Indonesia (ASMETI) siap mendukung Kebijakan SKK Migas dalam upaya mencapai target produksi jangka pendek tahun 2023 dan sekaligus mewujudkan visi jangka panjang tahun 2030 yaitu produksi minyak 1 juta barel per hari (BOPD) dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD).

" ASMETI siap mendukung Kebijakan SKK Migas sebagai Narasumber Kompetensi Profesi Metering System Custody Transfer Migas, kita sangat mendukung dan bersinergi dengan SKK Migas untuk dapat mencapai target produksi," kata Sekjen ASMETI Bhudyarso disela - sela rapat kerja produksi, metering dan pemeliharaan fasilitas 2023 di Surabaya yang berlangsung selama 3 (tiga) hari dari tanggal 28 Mei hingga 31 Mei 2023.

Ketua Umum ASMETI, Daharmono menambahkan ASMETI juga dengan kapasitasnya meyakinkan user bahwa produksi gas dan minyak terkirim dari lapangan ke client sesuai volumenya.

Baca Lainnya :

• Pin Garuda Emas PAW Hendi Sang Jurnalis Siap Laksanakan Tugas Partai
• Ketua KONI Kota Blitar Bersama Jajaran Pengurus Bahas Penyamaan Visi Misi
• Prabowo Instruksikan Subsidi BBM Nelayan Lewat BPDP, Bukan APBN
• Dengar Kisah Marbot Jadi Panglima di 1 Muharram 1448 H, Ini Pesan Menyentuh Ketua DPRD Kota Bogor
• Warga Baru PSHT Cabang Kota Blitar, Gerbang Masuk Persaudaraan

“Asmeti meyakinkan Stakeholder bahwa produksi gas dan minyak di lapangan terkirim sampai ke user sesuai volumenya dan dengan enginer yang terkualisifikasi” tutur Dharmono.

Sementara itu Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji menyampaikan bahwa realisasi produksi cenderung menurun mengikuti trendline dari proyeksi produksi base, namun demikian angka realisasi lebih besar daripada angka proyeksi produksi base sebagai dampak positif dari beberapa program yang berhasil.

Tutuka menambahkan untuk mendukung upaya peningkatan produksi minyak dan gas, Pemerintah terus melakukan perbaikan terms and conditions dalam Indonesia Petroleum Bidding Round.

“Perbaikan tersebut antara lain adalah split bagi hasil hingga 50:50 untuk kategori high-risk, First Tranche Petroleum (FTP) berkurang menjadi 10% (shareable), skema PSC secara fleksibel dengan investor diperbolehkan memilih skema cost recovery atau gross split, DMO price 100% ICP selama waktu masa kontrak dan perbaikan fiskal term lainnya,” jelas Tutuka.

Selanjutnya untuk mendukung lingkungan berkelanjutan di industri hulu migas, Pemerintah terus memperkuat implementasi dari regulasi Permen ESDM no 2 Tahun 2022 tentang lingkup penyelenggaraan CCS/CCUS pada kegiatan usahya hulu migas.

" Potensi bisnis CCS/CCUS di industri hulu migas nasional sangat menjanjikan sehingga Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong implementasinya sehingga dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan daya saing industri hulu migas nasional," pungkasnya.

Reporter: Achmad Sholeh sumiukm2@gmail.com