Sengketa Lahan WIKA di Majalengka, Ahli Waris Tempuh Jalur Hukum

By Sigit 18 Nov 2026, 13:55:04 WIB Jawa Barat
Sengketa Lahan WIKA di Majalengka, Ahli Waris Tempuh Jalur Hukum

Keterangan Gambar : Foto bersama. Dok : agitz/istimewa


MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Sengketa lahan yang kini digunakan PT Wijaya Karya (WIKA) di kawasan Jalan Raya Baturuyuk, Desa Burujul Kulon, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, mulai memasuki proses hukum di Pengadilan Negeri (PN) Majalengka.

Sejumlah pihak yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah mengajukan gugatan perdata untuk meminta kepastian hukum mengenai riwayat kepemilikan, perjanjian pemanfaatan lahan, hingga dasar penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama perusahaan tersebut.

Koordinator ahli waris, H. Agus Mulyana, didampingi tim kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Prabu, mengatakan gugatan tersebut dilatarbelakangi persoalan status tanah yang menurut pihak keluarga merupakan warisan turun-temurun.

Baca Lainnya :

Keterangan itu disampaikan Agus kepada wartawan di PN Majalengka, Rabu (18/11/2026).

Menurut Agus, objek sengketa mencakup enam bidang tanah yang masing-masing tercatat memiliki luas 4.400 meter persegi. Dengan demikian, berdasarkan dokumen yang diperlihatkan pihak ahli waris, total luas tanah yang dipersoalkan mencapai 26.400 meter persegi.

Enam nama yang tercantum dalam daftar sertifikat tersebut yakni Juwariyah, Suhana, Suparja, Suparman, Sulaeman, dan Nazmudin.

Persoalan yang kini dipersoalkan pihak keluarga adalah perubahan status administrasi dan penguasaan tanah, termasuk penerbitan SHGB Nomor 2/Desa Burujul Kulon Tahun 1985 atas nama PT Wijaya Karya.

Agus menjelaskan, berdasarkan riwayat yang diketahui keluarga, pada 1985 pernah dilakukan perjanjian sewa tanah dengan jangka waktu 30 tahun atau sampai 2015. Dalam perjanjian tersebut, keluarga disebut menerima pembayaran sebesar Rp 4,7 juta.

Namun, setelah orang tua mereka meninggal dunia, para ahli waris mengaku tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai perkembangan status pemanfaatan maupun administrasi tanah tersebut.

"Kami ingin mendapatkan kejelasan mengenai riwayat tanah ini, termasuk dasar penerbitan SHGB dan dokumen yang menjadi landasan peralihan haknya. Menurut pengetahuan kami, para ahli waris tidak pernah menandatangani dokumen jual beli maupun pelepasan hak," ujar Agus.

Melalui gugatan tersebut, pihak keluarga berharap seluruh dokumen dan proses hukum yang berkaitan dengan tanah itu dapat diperiksa secara terbuka oleh pengadilan.

Adapun tuntutan pihak ahli waris berkaitan dengan pengembalian tanah atau penyelesaian melalui kompensasi. Namun, besaran kompensasi yang dimaksud masih memerlukan penghitungan dan pembahasan lebih lanjut.

Perkara Terdaftar dengan Nomor 27/Pdt.G/2026/PN Mjl

Berdasarkan pemberitahuan pemanggilan pengadilan, perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 27/Pdt.G/2026/PN Mjl. Persidangan dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 18 November 2026, pukul 10.00 WIB, di Ruang Sidang Kartika PN Majalengka.

Dalam agenda pemeriksaan awal, berdasarkan catatan pihak penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat III, yakni BPN Majalengka, telah hadir. Sementara itu, Tergugat II, Tergugat III, serta sejumlah pihak Turut Tergugat lainnya belum hadir.

Majelis hakim kemudian menjadwalkan pemanggilan kembali terhadap pihak-pihak yang belum hadir untuk melanjutkan tahapan persidangan pada pekan berikutnya.

Tim kuasa hukum penggugat terdiri dari H. Dadan Taufik F., S.H., M.H., Agus Susanto, S.H., serta DB Setiabudi, S.Pd., S.H., M.Pd., yang tergabung dalam LBH Prabu.

Dalam gugatan tersebut, pihak penggugat meminta pengadilan memeriksa keabsahan dan dasar penerbitan SHGB Nomor 2 Tahun 1985, termasuk riwayat perjanjian sewa serta dokumen yang berkaitan dengan status dan penguasaan objek tanah.

Menanti Kepastian Hukum atas Status Tanah

Perkara ini menjadi proses penting untuk menguji kejelasan riwayat tanah yang selama ini dipersoalkan pihak ahli waris. Di satu sisi terdapat klaim keluarga mengenai kepemilikan tanah warisan dan perjanjian sewa, sementara di sisi lain terdapat dokumen SHGB yang menjadi dasar penguasaan lahan oleh perusahaan.

Karena itu, seluruh dalil dan klaim para pihak masih harus diuji melalui pembuktian di persidangan, termasuk pemeriksaan dokumen kepemilikan, riwayat perjanjian, serta proses administrasi pertanahan yang mendasari penerbitan sertifikat.

Hingga berita ini ditulis, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan SHGB tersebut tidak sah ataupun menetapkan pihak yang berhak atas objek tanah yang disengketakan.

Proses persidangan di PN Majalengka selanjutnya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. ** (Agit)




  • Sengketa Lahan WIKA di Majalengka, Ahli Waris Tempuh Jalur Hukum

    🕔13:55:04, 18 Nov 2026
  • SPPG Pasindangan Berhenti Beroperasi, Ini Penjelasan Kepala SPPG

    🕔14:22:10, 17 Nov 2026
  • Green Policing di Majalengka, Kapolres Ajak Warga Jaga Lingkungan

    🕔09:35:01, 13 Nov 2026
  • Dua Wamen Kunjungi RSUD Majalengka, dr. Egga Perkuat Pelayanan Kesehatan

    🕔14:57:09, 12 Nov 2026
  • Tak Berhenti Belajar, Iing Misbahuddin Raih Gelar Magister Ekonomi

    🕔15:48:57, 12 Nov 2026