- Hj. Nety Herawati, Generasi Qurani Harus Dibentuk Sejak Dini, Bukan Hanya Mengejar Prestasi
- Hj. Nety Herawati Hadiri FASI XIII Barito Utara, Dorong Pembinaan Generasi Qurani
- Pererat Silaturahmi, Sekretariat DPRD Barito Utara Ikuti Sholat Subuh Berjamaah Bersama Bupati
- Hj. Nety Herawati Hadiri Paripurna APBD 2027, Partisipasi Anggota DPRD Penting dalam Pengambilan Keputusan
- Hj. Neny Politisi Golkar Ikuti Paripurna DPRD, Kehadiran Wakil Rakyat Jadi Bagian Tanggung Jawab Kelembagaan
- Menko Dudung Abdurachman: Jangan Mudah Terprovokasi, Jaga Persatuan Bangsa
- Kapolda Metro Jaya Silaturahmi ke Pangkorpasgat TNI AU
- KRL Jabodetabek Angkut 303 Juta Penumpang, Bogor Jadi Lintas Terpadat
- Kawal Perlindungan Investor, OJK dan Bank Jakarta Bedah Obligasi Daerah
- Dirut Bank Jakarta: Atasi Tekanan Fiskal, Obligasi Daerah dan Sindikasi BPD Jadi Solusi
Demokrat Minta Belanja Operasional Birokrasi Lebih Efisien, Anggaran Pembangunan Masyarakat Diperbesar

MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara menekankan pentingnya efisiensi belanja operasional birokrasi agar alokasi anggaran pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat dapat lebih diperbesar.
Catatan tersebut disampaikan anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman, saat membacakan pendapat akhir Fraksi Demokrat terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna IV DPRD, Senin (16/11/2026).
Baca Lainnya :
- Hj. Nety Herawati, Generasi Qurani Harus Dibentuk Sejak Dini, Bukan Hanya Mengejar Prestasi
- Hj. Nety Herawati Hadiri FASI XIII Barito Utara, Dorong Pembinaan Generasi Qurani
- Pererat Silaturahmi, Sekretariat DPRD Barito Utara Ikuti Sholat Subuh Berjamaah Bersama Bupati
- Hj. Nety Herawati Hadiri Paripurna APBD 2027, Partisipasi Anggota DPRD Penting dalam Pengambilan Keputusan
- Hj. Neny Politisi Golkar Ikuti Paripurna DPRD, Kehadiran Wakil Rakyat Jadi Bagian Tanggung Jawab Kelembagaan
Menurut Fraksi Demokrat, pengelolaan APBD harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan operasional pemerintahan dan kebutuhan pembangunan masyarakat.
Belanja operasional memang diperlukan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Namun, penggunaannya harus tetap terukur, efektif dan efisien agar tidak mengurangi ruang anggaran bagi program pembangunan yang lebih dibutuhkan masyarakat.
Patih Herman menegaskan bahwa APBD merupakan dasar hukum bagi kepala daerah dan seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan penerimaan maupun pengeluaran selama satu tahun anggaran.
Dengan demikian, setiap program kerja organisasi perangkat daerah (OPD) harus mengacu pada alokasi dana yang telah ditetapkan dalam APBD.
Fraksi Demokrat berharap pemerintah daerah mampu melakukan pengelolaan anggaran secara cermat, termasuk mengevaluasi kebutuhan belanja operasional sehingga porsi belanja modal dapat lebih optimal.
Anggaran pembangunan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan infrastruktur, pelayanan dasar dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
Penekanan terhadap efisiensi belanja ini menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih produktif, sehingga anggaran tidak hanya terserap untuk kebutuhan internal pemerintahan, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Barito Utara.
(A)













