- SPPG Pasindangan Berhenti Beroperasi, Ini Penjelasan Kepala SPPG
- Mujib : Dukungan kepada Prabowo “Kami Bersama Prabowo” Bentuk Loyalitas Tiada Batas.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Raih Nilai 4,584 (A) Pelayanan Prima pada Indeks Pelayanan Publik 2026.
- Bupati Tangerang Lakukan Ground Breaking Pembangunan Tanggul Sungai Cimanceuri Pagedangan.
- Dandim 0808/Blitar Pimpin Upacara Bendera 17-an, Tekankan Netralitas Prajurit Dan Dukungan Program Pemerintah.
- Rasio Kewirausahaan Terus Meningkat, Kementerian UMKM Perkuat Kolaborasi Lahirkan Wirausaha Muda
- Sachrudin: Pejabat Administrator Harus Cermat, Cepat, dan Tepat dalam Mengambil Keputusan.
- Koramil Bersama Komduk Intensif Jaga Wilayah Tetap Aman dan Kondusif.
- Jeffry Yaran: Masyarakat Tanimbar Berhak Dapat Layanan Kapal Cepat yang Layak
- Hari Pahlawan 2026: Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy Tabur Bunga di Makam TB. Muslihat
SPPG Pasindangan Berhenti Beroperasi, Ini Penjelasan Kepala SPPG

Keterangan Gambar : Lokasi SPPG yang direncanakan pindah. Selasa, (17/11/2026)
MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Pemindahan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pasindangan, Kabupaten Majalengka, tidak terlepas dari sejumlah persoalan fasilitas bangunan yang dinilai belum memadai untuk menunjang pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala SPPG Pasindangan, Kesadaran Halawa, S.Kom., mengungkapkan sedikitnya terdapat 10 kelemahan sarana dan prasarana dapur yang menjadi catatan penting dalam evaluasi operasional.
"Awal SPPG Pasindangan mulai beroperasi pada 2 Maret 2026. Namun, kegiatan operasional di lokasi tersebut akhirnya dihentikan pada 15 Oktober 2026. Beroperasi kembali sampai batas waktu yang belum bisa dipastikan," katanya. di Lokasi SPPG yang baru di Desa Jatitujuh. Selasa, (17/11/2026
Baca Lainnya :
- SPPG Pasindangan Berhenti Beroperasi, Ini Penjelasan Kepala SPPG
- Mujib : Dukungan kepada Prabowo “Kami Bersama Prabowo” Bentuk Loyalitas Tiada Batas.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Raih Nilai 4,584 (A) Pelayanan Prima pada Indeks Pelayanan Publik 2026.
- Bupati Tangerang Lakukan Ground Breaking Pembangunan Tanggul Sungai Cimanceuri Pagedangan.
- Dandim 0808/Blitar Pimpin Upacara Bendera 17-an, Tekankan Netralitas Prajurit Dan Dukungan Program Pemerintah.
Persoalan yang ditemukan tidak hanya menyangkut keterbatasan ruang pencucian, tetapi juga sistem pembuangan air limbah, penyimpanan bahan pangan, ruang persiapan, hingga fasilitas penunjang keselamatan dan mobilitas operasional.
Kesadaran menjelaskan, sebelumnya sejumlah upaya pembenahan telah dilakukan. Namun, perbaikan fasilitas utama tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh karena terkendala izin dari pemilik bangunan.
Salah satu persoalan mendasar adalah ruang pencucian yang terlalu sempit. Bahkan, aktivitas pencucian sayuran, buah, dan daging disebut masih memanfaatkan bekas kamar mandi dengan ukuran terbatas.
Kondisi tersebut dinilai tidak ideal untuk menunjang aktivitas pengolahan makanan dalam jumlah besar yang membutuhkan standar kebersihan dan sanitasi.
Sepuluh Kelemahan Fasilitas Dapur
Dalam catatan evaluasinya, Kesadaran menguraikan sepuluh persoalan utama pada fasilitas dapur SPPG Pasindangan.
Pertama, sistem pembuangan air limbah tidak memadai. Tidak tersedianya selokan atau saluran pembuangan yang mampu mengalirkan limbah dapur menyebabkan air kerap meluap hingga ke ruang memasak dan tempat pencucian ompreng. Kondisi ini berpotensi mengganggu kebersihan area kerja.
Kedua, tidak tersedia ruang pencucian khusus untuk sayuran, buah, dan daging secara terpisah. Selama ini, kegiatan tersebut hanya memanfaatkan bekas kamar mandi yang ukurannya sangat terbatas.
Ketiga, ruang persiapan tidak memadai sehingga menyulitkan penempatan dan penyimpanan berbagai peralatan yang dibutuhkan selama kegiatan operasional dapur.
Keempat, tidak tersedia ruang kering dan ruang basah yang memadai. Kondisi tersebut menyulitkan penempatan showcase dan freezer untuk menyimpan sayuran serta daging sesuai kebutuhan jumlah penerima manfaat. Akibatnya, penyimpanan bahan baku dinilai belum optimal dan berisiko mempercepat kerusakan.
Kelima, tidak terdapat ruang khusus penyimpanan peralatan. Akibat keterbatasan tempat, sejumlah perlengkapan dapur terpaksa disimpan di berbagai lokasi.
Keenam, tidak tersedia ruang khusus penyimpanan gas elpiji. Tabung gas disebut disimpan secara terbuka dengan posisi menghadap area toilet dan kamar mandi.
Ketujuh, tidak terdapat ruang penyimpanan genset sebagai sumber listrik cadangan ketika terjadi pemadaman listrik dari PLN.
Kedelapan, fasilitas garasi kendaraan operasional tidak tersedia secara memadai sehingga kendaraan harus diparkir di area pelataran terbuka.
Kesembilan, tidak tersedia ruang kamar ganti relawan. Akibatnya, lemari pakaian dan perlengkapan relawan ditempatkan di teras depan dapur secara terbuka.
Kesepuluh, akses pintu menuju pelataran dapur memiliki kondisi jalan yang terjal sehingga dinilai menyulitkan mobilitas kendaraan operasional maupun kendaraan pengangkut bahan baku.
Sepuluh catatan tersebut menggambarkan berbagai keterbatasan fasilitas yang disampaikan Kepala SPPG Pasindangan sebagai bahan evaluasi terhadap kelayakan dapur sebelumnya.
Operasional Berhenti, Pemindahan Jadi Langkah Pembenahan
Penghentian operasional pada 15 Oktober 2026 menjadi bagian penting dari kronologi pengelolaan SPPG Pasindangan.
Kesadaran menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun laporan khusus berkaitan dengan pemindahan operasional dapur. Prosedur yang ditempuh, menurut keterangannya, mengacu pada dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta struktur organisasi SPPG.
Sementara itu, persoalan internal dan perselisihan antarpihak yang sebelumnya muncul dalam pengelolaan dapur telah diserahkan kepada kuasa hukum untuk ditangani melalui mekanisme yang berlaku.
Dengan demikian, pembahasan pemindahan operasional difokuskan pada persoalan kelayakan fasilitas dan keberlangsungan pelayanan kepada penerima manfaat.
Standar Keamanan Pangan Tidak Boleh Diabaikan
Dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, kelayakan fasilitas SPPG bukan sekadar persoalan bangunan, melainkan berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi penerima manfaat.
Kementerian Kesehatan melalui Surat Edaran Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 tentang percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG menegaskan pentingnya pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi dalam penyelenggaraan program MBG.
Karena itu, sistem pembuangan limbah, ruang pencucian bahan pangan, penyimpanan bahan baku, hingga penataan fasilitas dapur harus menjadi perhatian serius.
Pemindahan SPPG Pasindangan diharapkan menjadi momentum pembenahan menyeluruh, bukan sekadar memindahkan aktivitas dari satu bangunan ke bangunan lainnya.
Hal terpenting adalah memastikan lokasi pengganti memiliki fasilitas yang layak, memenuhi persyaratan operasional, serta mendapatkan verifikasi dari pihak berwenang.
Sebab, keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari kelancaran distribusi makanan. Keamanan pangan, kebersihan proses pengolahan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. ** (Agit)







.jpg)







