MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Banyak diberitakan badai tengah melanda Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Kasus dugaan penyalahgunaan Dana CSR BUMN untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dikelola PWI Pusat.

Awal mula terwujudnya kerjasama ini, merupakan ihtiar Uni Lubis,  mantan Pemred Panji Masyarakat dan kini memimpin IDN.Times, adalah sosok yang menyampaikan keinginan kolaborasi PWI Pusat untuk menjalin kolaborasi dengan BUMN untuk pelaksaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) tersebut kepada Presiden Jokowi. Dan, Jokowi merespon baik dengan menyarankan Uni Zulfiani Lubis berbicara dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

Baca Lainnya :

• Warisan Leluhur yang Tetap Hidup, Hajat Laut Pangandaran Dorong Pariwisata Daerah
• Disambut Meriah di Istana Merdeka, Presiden Steinmeier Bahas Kerja Sama Strategis dengan Prabowo
• Pesan Megawati Kepada Generasi Muda Dalam Bulan Bung Karno
• Jakarta Fair Kemayoran 2026 Semakin Semarak dengan Pertunjukan Barongsai Berkelas Dunia
• BNI Apresiasi Prestasi Alwi Farhan di Australia Open 2026, Pembinaan PBSI Dinilai Berhasil

Kemudian, keinginan tersebut di realisasikan dengan anggaran CSR BUMN yang hanya diperuntukkan untuk UKW PWI Pusat. Anggaran yang direncananya lebih dari Rp6 M, untuk keperluan UKW di 30 provinsi hingga Juli 2024. 

Namun sayang seribu sayang, menurut salah seorang yang aktif secara tehnis memperjuangkan proses kerjasama BUMN dan PWI ini, anggaran yang dituangkan dalam proposal dan pelaporan hanya diperuntukkan untuk 10 provinsi, dengan begitu pertanggung jawaban kepada BUMN sebagai pemberi dianggap selesai. 

Ketua Dewan Kehormatan PWI Sasongko Tedjo mengaku telah memeriksa sejumlah pengurus teras PWI yang diduga terlibat penggunaan dana UKW dari BUMN tersebut. Sementara Sekretaris Jenderal PWI Pusat Sayid Iskandarsyah langsung membantahnya.

Terkait bakal sangsi yang akan diterapkan siapa dan apa sangsinya, Uni Lubis saat dikonfirmasi melalui seluler mengatakan, sangsi masih menunggu hasil Dewan Kehormatan yang akan rapat final Selasa besok,(16/4/2024).

" Tunggu hasil DK yg akan rapat final penetapan sanksi sesuai PD PRT ( Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga) PWI tgl 16 April ya. Thanks," tutupnya.(ASl/MP).