MEGAPOLITANPOS.COM DKI Jakarta,- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta memprediksi, ada kenaikan jumlah warga pendatang di Jakarta hingga 40.000 setelah Lebaran 2023.

Dalam tiga tahun terakhir, peningkatan pendatang ke Jakarta terus terjadi. Pada 2020, sejumlah 113.814 orang datang ke Jakarta. Angka itu meningkat pada 2021 dengan pendatang sejumlah 139.740 orang. Lalu, pada 2022 pendatang ke Jakarta terpantau sebanyak 151.752 orang.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana menyatakan fenomena pendatang baru di Jakarta selalu meningkat setiap tahun. Mayoritas para pendatang tidak memiliki pendidikan yang cukup baik sehingga berpotensi hidup susah di Ibu Kota.

Baca Lainnya :

• Pengusaha Majalengka H. Memet Tasmat Berbagi dengan Wartawan Jelang Idul Fitri 2026
• Universitas Bandar Lampung Perkuat Kompetensi Guru Melalui Pelatihan Coding dan Robotik
• Semarak Ramadan, PWI Jaya Salurkan Ratusan Bingkisan untuk Yatim dan Dhuafa
• Menkop Teken MoU dengan AL Jamiyatul Washliyah untuk Mengembangkan Usaha Melalui Koperasi
• Nurhadi Tekankan Pentingnya Deteksi Dini Dengan Rutin Skrining Kesehatan

Untuk hal itu, William meminta Pemprov DKI untuk melakukan pendataan detil tentang pendatang baru, juga berapa persen dari mereka yang berhasil dapat kerjaan dalam 2-3 bulan ke depan.

"Pemprov DKI Jakarta harus men-tracking  berapa persen dari mereka berhasil dapat kerjaan dalam 2-3 bulan ke depan, dan berapa warga pendatang yang masih menganggur," ucapnya.

Pemprov DKI juga harus mendata terkait kepastian jaminan tempat tinggal, tempat kerja, serta keahlian dan keterampilan warga pendatang.

William juga mengatakan Pemprov DKI diminta melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah asal warga pendatang yang belum mendapatkan pekerjaan di Jakarta setelah 3 bulan.

"Kalau mereka menganggur lebih dari 2-3 bulan, Pemprov DKI Jakarta harus berkomunikasi dengan pemerintah asal warga baru, agar dicarikan pekerjaan di kampungnya. Fenomena semakin tingginya migrasi orang desa ke kota artinya dana desa kita tidak berhasil menciptakan lapangan pekerjaan di desa," jelasnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI ini juga mengatakan pendataan sebagai upaya menertibkan administrasi kependudukan di DKI Jakarta, juga sebagai sarana mengantisipasi terjadinya peningkatan kemiskinan, pengangguran dan masalah kriminalitas dengan meningkatnya pendatang di Jakarta. ** (Jhn/Agit)