MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Petisi Masyarakat Jakarta Anti Korupsi (PMJAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberi kepastian hukum atas kasus yang diduga melibatkan Pramono Anung dan Rano Karno.

Desakan itu disampaikan langsung PMAJK saat menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Ketua PMJAK Hasan Assegaf mengatakan, aksi demo ini sehubungan dengan tindak lanjut surat yang sudah dilayangkan PMJAK ke KPK pada tanggal 06 November 2024.

Baca Lainnya :

• Menteri ATR/Kepala BPN Hormati Proses Hukum KPK dan Pastikan Pelayanan Pertanahan Tetap Berjalan.
• Terima Barang Rampasan Negara dari KPK, Sekjen ATR/BPN: Untuk Mendukung Layanan kepada Masyarakat.
• Wamen Ossy: Kementerian ATR/BPN Hormati Proses Hukum dan Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan.
• Lahan Investor di Batam Dipersoalkan, Kuasa Hukum PT Jaya Putra Kundur: Kami Akan Laporkan ke KPK
• Bioskop Mini Jak Cinema Hadir di Rusun Pasar Rumput, Warga Bisa Nonton Film Indonesia Mulai Rp15 Ribu

"Aksi demo hari ini adalah tindak lanjut surat yang sudah kami layangkan ke KPK, kami  meminta KPK untuk bisa memberikan kepastian hukum atas dugaan kasus yang melibatkan Pramono Anung di e-ktp dan kasus pengadaan Alkes yang diduga melibatkan Rano Karno," kata Hasan Assegaf pada wartawan, Jum'at,(08/11).

Dia menegaskan, pihaknya meminta kepastian hukum terkait skandal korupsi proyek E KTP yang diduga melibatkan Pramono Anung dan skandal proyek pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Rujukan Pemprov Banten yang diduga melibatkan Rano Karno. 

"Hari ini aksi untuk mempertegas, kami minta kepada KPK segera memberi kepastian hukum kepada masyarakat," ujarnya.

Dia mengingatkan KPK, jangan sampai membiarkan masalah Pramono Anung dan Rano Karno tersebut tidak ada kepastian hukum yang pada akhirnya menimbulkan spekulasi di ruang publik.

"Harapannya KPK bisa merespon secepatnya apa yang menjadi tuntutan masyarakat hari ini," tegasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, Pramono Anung terlibat dugaan skandal E-KTP karena disebut Setya Novanto dalam persidangan Tipikor. Bahwa ada aliran uang korupsi e-ktp ke Pramono Anung dengan nilai 500 ribu Dollar Amerika.

Dengan fakta persidangan tersebut, pihaknya mendesak KPK bisa membuat pernyataan tegas sehingga menjadi terang dan jelas. Apakah Pramono Anung betul-betul menerima aliran dana korupsi tersebut atau tidak.

"Kalau tidak katakan tidak kalau benar katakan benar, supaya masyarakat tidak berada dalam ruang spekulasi yang liar di ruang publik," ujarnya. 

Dalam aksinya ini, PMJAK membawa berbagai atribut, seperti spanduk, bendera, hingga foto wajah Pramono Anung-Rano Karno yang merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3.

Sementara pada spanduk yang dibawa itu, bertuliskan: "Petisi Masyarakat Jakarta Anti Korupsi."

"KPK Segera Usut Tuntas Kasus Korupsi E-KTP yang Mengalir ke Pramono Anung, dan Kasus Suap Pengadaan Alkes dan Bank Banten yang Melibatkan Rano Karno." (Reporter: Achmad Sholeh Alek)