Breaking News
- Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Keamanan Wilayah Dimulai Dari Dialog Sampai Patroli Malam.
- PB FORMULA Desak Gibran Mundur, Dorong DPR RI Gunakan Hak Konstitusional
- IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden, Alumni yang Terbukti Terlibat maka Dicabut Keanggotaannya
- Kasdim 0506/Tgr Jadi Irup Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Makodim 0506/Tangerang.
- Kobarkan Semangat Pahlawan, Kakanwil Kemenag Banten Pimpin Upacara di Tangsel.
- Hadiri Apel Hari Pahlawan Pahlawan Ke-81 Ini Pesan Dandim/0808 Blitar.
- M.Rifa\'i Sebut Dana Hibah Rp 2,3 Miliar untuk ST Bakal Dihapus Ini Alasannya.
- Unpam Dorong UMKM Pala Bogor Go Digital, Peserta Dibekali AI, Canva hingga Printer Label
- Momentum Hari Pahlawan: Gus Radit Ajak Masyarakat Jaga Persatuan, PBM Siap Berkontribusi untuk Stabilitas Bangsa
Petani Sawit Pulang Pisau Minta Presiden Cabut Larangan Ekspor CPO

MEGAPOLITANPOS. COM (Pulang Pisau) - Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Pulang Pisau melakukan aksi keprihatinan menyikapi dampak larangan ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO) yang berdampak langsung pada harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di seluruh Indonesia. Bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) petani di Kabupaten Pulang Pisau bersama 22 Provinsi se-Indonesia melakukan Aksi Keprihatinan serentak mulai pukul 09.00-12.00 WIB pada hari Selasa, 17 Mei 2022. Ketua Apkasindo Kabupaten Pulang Pisau, Dr Diharyo, ST., MT mengatakan, Aksi Keprihatinan Petani Sawit Indonesia ini berpusat di Jakarta. Pada hari yang sama juga terang Diharyo, perwakilan Apkasindo dan petani Kelapa Sawit se Indonesia akan bertemu Presiden Jokowi untuk menyuarakan keinginan petani kelapa sawit dan kesejahteraan petani. Diharyo menjelaskan situasi harga TBS ditingkat petani menjadi anjlok akibat dari dampak pelarangan ekspor CPO. Kebijakan pemerintah tersebut terangnya tidak lepas sejak adanya gangguan pasokan Minyak Goreng Sawit (MGS) domestic dan harga MGS curah yang tergolong mahal, padahal sudah disubsidi. Karena harga minyak goreng yang mahal ini, Presiden Jokowi mengambil kebijakan larangan eksport CPO dan bahan baku MGS. "Sayangnya kebijakan Presiden ini tidak dengan segera dilanjutkan dan diantisipasi, sehingga berdampak tragis kepada petani sawit," tambah Diharyo. Larangan ekspor CPO katanya telah berdampak pada penjualan tandan buah segar atau TBS di Kabupaten Pulang Pisau. Dampak larangan ekspor CPO tidak hanya pada harga TBS yang anjlok, bahkan petani mulai khawatir jika perusahaan tidak mau lagi membeli TBS masyarakat karena mengalami penumpukan stok. Dalam aksi keprihatinan tersebut DPD APKASINDO Pulang Pisau akan menyampaikan tuntutan, diantaranya agar Presiden Jokowi segera mencabut larangan ekspor CPO, dan harga TBS di Pulang Pisau untuk disesuaikan dengan harga yang telah ditetapkan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. (Jam/Red/PI)
















