MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta – Lembaga riset Nawacita Survei Indonesia yang bernaung di bawah Media Nawacita Indonesia merilis laporan hasil survei nasional yang bertajuk "Menakar Kepuasan Publik dan Arah Politik Tahun 2024". Paparan rilis hasil survei tersebut disampaikan langsung oleh Herry Mendrofa, Peneliti Nawacita Survei Indonesia di Acasia Dine & Bar, Jalan Karet Semanggi, Jakarta, Kamis (28/9/2023).

Herry mengatakan, hasil survei dilakukan sejak 5-20 September 2023 dengan menggunakan metode pengambilan sampel yakni Multistage Random Sampling (MRS) serta melibatkan 1220 responden yang berada di 38 Provinsi di Indonesia.

Salah satu laporan hasil survei menyebutkan kinerja Pemerintah selama dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan kebijakan perlindungan sosial mendapatkan respon kepuasan publik yang cukup baik dari masyarakat.

Baca Lainnya :

• Film \'People Pleaser\' Si Paling Gak Enakan, Siap Tayang 19 November
• Hadir di Tengah Warga, Babinsa Koramil Perkuat Keamanan, Kebersamaan Lewat Patroli Malam.
• Mendagri dan Mentan Teken SEB, Guna Sukseskan Swasembada Pangan
• Brigjen Aries Syahbudin Resmi Menjabat Kepala Korlantas Polri
• Harga Cabai Bikin Dapur Tertekan, Bupati Majalengka Ajak Warga Menanam

"Berdasarkan hasil survei Nawacita Survei Indonesia ditemukan bahwa mayoritas masyarakat mengaku cukup puas dengan kinerja Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan yakni 53 persen sedangkan yang merasakan ketidakpuasan berada di 42 persen, serta yang tidak menjawab atau tidak tahu hanya 5 persen," papar Herry Mendrofa.

Menurut Herry, kepuasan masyarakat atas kebijakan perlindungan sosial Pemerintah seperti penyaluran bantuan sosial BLT BBM, PKH, dan Sembako yang kondusif sepanjang tahun 2023 menjadi salah satu alasan tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemerintah.

"Kepuasan terhadap kebijakan perlindungan sosial Pemerintah ini mencapai 67 persen walaupun ada 30 persen yang tidak puas atas kebijakan tersebut, ragu-ragu 1 persen serta 2 persen lagi yang tidak ingin menjawab atau tidak tahu mengenai hal ini," imbuhnya.

Lebih lanjut Herry mengungkapkan, mayoritas masyarakat menginginkan agar subsidi alternatif tetap diberikan untuk meningkatkan dan menjaga taraf kesejahteraan tahun 2024.

“Ada 67 persen yang berharap agar kebijakan tersebut berlanjut pada tahun 2024, sedangkan yang kurang setuju ada 30 persen, yang ragu-ragu 1 persen, dan yang tidak menjawab atau tidak tahu 2 persen,” ujarnya.