MEGAPOLITANPOS.COM, Bali – Kementerian UMKM bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Ekonomi Kreatif, Pemerintah Provinsi Bali, Universitas Udayana, dan sejumlah pemangku kepentingan menggelar Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Universitas Udayana, Bali, pada Rabu (13/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem UMKM kreatif melalui perluasan akses pembiayaan, penguatan legalitas usaha, peningkatan kapasitas pelaku usaha, hingga digitalisasi layanan UMKM secara terintegrasi.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah terus memperkuat pemberdayaan UMKM melalui pendekatan kolaboratif serta pembangunan ekosistem usaha yang terintegrasi.

Baca Lainnya :

• Kolaborasi Lintas Kementerian Dorong UMKM Kreatif Naik Kelas Lewat Akad Massal KUR di Bali

“Ekosistem yang pemerintah hadirkan meliputi peningkatan akses pembiayaan UMKM, khususnya bagi pengusaha sektor ekonomi kreatif, penguatan kemitraan UMKM dengan usaha besar, pelatihan dan pendampingan melalui inkubator wirausaha, hingga fasilitasi formalisasi dan sertifikasi UMKM,” ujar Menteri Maman.

Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp295 triliun pada 2026. Dari jumlah tersebut, Rp10 triliun dialokasikan khusus untuk pembiayaan UMKM ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Menurut Menteri Maman, kreativitas, inovasi, merek, desain, dan karya intelektual lainnya kini memiliki nilai ekonomi yang dapat mendukung akses pembiayaan UMKM melalui valuasi HKI.

Selain akses pembiayaan, pemerintah juga memperkuat kemitraan UMKM dengan usaha besar melalui kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha kecil, salah satunya pembebasan biaya administrasi pendaftaran barang atau listing fee bagi UMKM yang memasok produk ke toko swalayan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 95.

“Kebijakan ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam menciptakan ekosistem kemitraan usaha yang lebih adil, inklusif, dan membuka akses pasar lebih luas bagi UMKM,” kata Menteri Maman.

Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan dan pendampingan berbasis inkubator wirausaha sesuai amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 135. Program tersebut difokuskan pada pengembangan wirausaha berbasis komoditas unggulan dan teknologi tinggi agar UMKM semakin inovatif dan berdaya saing.

Di sisi lain, percepatan formalisasi dan sertifikasi UMKM juga terus dilakukan melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi HKI seperti merek dan hak cipta, hingga Perseroan Perorangan guna memperkuat legalitas usaha.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Maman turut memperkenalkan platform SAPA UMKM sebagai sistem pelayanan terpadu satu pintu bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

“Melalui SAPA UMKM, UMKM nantinya dapat mengakses berbagai layanan dalam satu sistem, mulai dari pembiayaan, pemasaran, pelatihan, hingga pendampingan pembukuan dan keuangan. 

Sistem ini merupakan arahan Presiden agar pemerintah dapat menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi bagi seluruh UMKM di tanah air,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa di tengah tantangan ekonomi global, UMKM harus tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional sekaligus bagian penting dalam penguatan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, penguatan UMKM membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara kementerian dan lembaga, lembaga keuangan, perguruan tinggi, hingga pemerintah daerah agar pelayanan kepada UMKM semakin optimal dan berbasis data.

“Kolaborasi dan sinergi ini akan terus menjadi komitmen Presiden Prabowo agar UMKM dan ekonomi kreatif tidak hanya difasilitasi, tetapi juga tumbuh dengan kemampuan riset, inovasi, dan daya saing yang semakin kuat,” ujar Muhaimin.

Senada dengan itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengapresiasi pelaksanaan Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif sebagai bentuk nyata kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penyalur KUR dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM ekonomi kreatif.

Menurut Menteri Ekraf, pembiayaan yang disalurkan dalam kegiatan tersebut telah menjangkau 13 subsektor ekonomi kreatif dari total 21 subsektor yang ada, dengan nilai pembiayaan mulai dari puluhan juta hingga Rp500 juta.

“Ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antar kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan mampu memperluas akses pendanaan bagi pegiat UMKM ekonomi kreatif,” ujar Menteri Riefky.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).