- Operasi Laut Gabungan Sita 1,3 Ton Ketamine, Delapan Awak Kapal Asing Diamankan
- Pramono Anung Dukung Kolaborasi Bank Jakarta-Persija, Target Juara untuk 500 Tahun Jakarta
- Sambut HUT RI ke-81, Wali Kota Depok Sebar Ribuan Bendera Merah Putih
- Bukan Sekadar Sponsor, Bank Jakarta Bangun Kemitraan Strategis dengan Persija
- Yayasan Kreshna dan RS Husada Jakarta Resmi Bentuk Club Stroke di Usia ke-102 Tahun
- Bupati Lepas Kontingen Barito Utara Ikuti Jambore Nasional XII 2026 Cibubur, Jakarta
- Menteri UMKM Dorong APPI Perkuat Pasar Produk Dalam Negeri
- Pemkab Barito Utara Kaji Tiru Tata Kelola Pemerintahan ke Kulon Progo
- Bupati Barito Utara Hadiri Rakor Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalteng 2026
- Kaji Tiru ke Bantul, Pemkab Barito Utara Dalami Inovasi Tata Kelola dan Pelayanan Publik
Ketua Komisi III DPRD Majalengka, Tegaskan Poin Penting ke Pemerintah Soal Nasib Supir Angkot

Keterangan Gambar : Ketua Komisi III DPRD Majalengka H Iing Misbahuddin bersama Angkot Club Majalengka. Jumat, (23/01/2026)
MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Ketua Komisi III DPRD Majalengka H Iing Misbahuddin turut merasakan apa yang dialami oleh para supir angkot saat berdialog dengan puluhan supir yang tergabung di Angkot Club Majalengka dalam menyuarakan aspirasinya di ruang rapat Komisi III DPRD Majalengka. Jumat, (23/01/2026).
"Kondisi yang dialami oleh para sopir angkot memang sangat dilematis. Di satu sisi ada tekanan dari moda transportasi online, di sisi lain ada tumpang tindih trayek dengan kendaraan jarak jauh elf dan bis," katanya.
Upaya menanggapi hal itu, ia menyebutkan beberapa langkah kongret harus dilakukan oleh pemerintah.
Baca Lainnya :
- Anto Febrianto Tantang Pemuda Majalengka : Mandiri dan Berani Kritik
- Interupsi PDIP Warnai Paripurna APBD Majalengka, Bupati Beri Penjelasan
- Bupati Majalengka Beberkan Hasil Paripurna APBD 2026, Dana Tetap Aman
- APBD Majalengka 2026 Naik Jadi Rp 3,14 Triliun, Ini Rincian Anggarannya
- Persib Gagal Juara, Ateng Sutisna Ajak Bobotoh Tetap Solid dan Bermartabat
1. Penataan ulang trayek dan zonasi dengan angkot sebagai feeder serta sterilisasi jalur agar jalur dalam kota sepenuhnya menjadi porsi angkot.
2. Integrasi sistem digital dengan aplikasi monitoring mirip aplikasi tranaportasi online, ditambah dengan pembayaran Non-Tunai.
3. Agar angkot kembali diminati, harus ada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
H Iing diakhir menegaskan bahwa angkot bukan sekedar transportasi, tapi urat nadi ekonomi raykat kecil.
"Pemerintah harus hadir sebagai regulator yamg adil bagi seluruh moda trononortoni," pungkasnya. ** (Agit)

















