- Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Depok Berlangsung Khidmat, Ini Pesan Supian Suri
- Pemprov DKI Gelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Pramono Ajak ASN Jaga Keberagaman
- Babak Baru DPRD Majalengka, Sandi Fahmi Resmi Jadi Wakil Rakyat
- 7 Tersangka Diciduk, Narkoba Diduga Menyasar Pekerja Industri
- Knalpot Brong Disulap Jadi Patung Maung, Pesan Polisi untuk Warga
- Kementerian UMKM Perluas Akses Pembiayaan Non-KUR melalui SHAT
- Kantah Kabupaten Tangerang Laksanakan Pembayaran Ganti Kerugian 27 Bidang Tanah
- Wujud Nyata Jaga Keamanan Warga, Babinsa Patroli Malam.
- SMESCO Luncurkan SIAP 2026, Dorong UMKM Naik Kelas dan Tembus Pasar Global
- Aksi 30 September, Ojol Tolak Turbo Maxim dan Tegaskan Ingin Tetap Jadi Mitra
BPK RI Lakukan Pemeriksaan Terinci, Pemkab Barito Utara Perkuat Pengawasan dan Tata Kelola Keuangan

MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemeriksaan terinci atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Pemeriksaan tersebut resmi dibuka di Aula Setda Lantai I Muara Teweh, Selasa (03/02/2026).
Pembukaan pemeriksaan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara Drs. Muhlis, Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, para Kepala Perangkat Daerah, serta undangan terkait lainnya.
Bupati Barito Utara melalui Sekretaris Daerah Drs. Muhlis menegaskan bahwa Pemerintah daerah memandang pemeriksaan BPK sebagai instrumen penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Menurut Muhlis, pemeriksaan terinci ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan eksternal, tetapi juga menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
“Melalui pemeriksaan ini, kami dapat mengidentifikasi kelemahan yang masih ada dalam pengelolaan keuangan dan segera melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh perangkat daerah diminta untuk kooperatif dan mematuhi arahan serta petunjuk yang disampaikan tim pemeriksa BPK RI selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah,” kata Muhlis.
Sementara itu, Ketua Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Albertus Aryo Andriyanto, menyampaikan bahwa pemeriksaan terinci bertujuan menilai tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas pengelolaan keuangan.
Ia menjelaskan, pemeriksaan difokuskan pada sejumlah pos strategis, antara lain belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja modal, yang dinilai memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran.
(A)


.jpg)


.jpg)


.jpg)






