MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Dengan mengikuti Bimbingan pelatihan dan asistensi penyusunan risk regester, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah bagian paling penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang Goo and Governance. Sejumlah Kepala OPD bertempat di Hotel Shanaya Malang, Kamis tanggal 20 Oktober 2022 mengikuti pembukaan Bimtek dan asistensi penyusunan risk regeister.

Kegiatan yang bekerjasama antara Inspektorat Kab Blitar  dengan BPKP Perwakilan Jawa Timur, dibuka oleh Inspektur Agus Cunanto, SH.MH didampingi  Nara sumber dari BPKP Perwakilan jawa timur Koordinator Pengawas Akuntabilitas Pemda Wilayah I BPKP  Hartanto Sapto Priyono bersama tim. Kegiatan selama dua  hari tanggal 20, 21 Oktober 2022, diikuti beberapa OPD dari unsur Sekretaris, Penyusunan Program dan Pejabat lain jumlah peserta  berkisar 90- 100 orang peserta. 

Baca Lainnya :

• HMI Blitar Kritisi Pemerintah Lamban Penetapan Bencana Nasional
• 2.9 Triliun Jadi APBD Majalengka 2026, Ini Alasannya
• Komisi IV Pastikan Penyaluran Bansos Tepat Sasaran Dengan DTSEN
• Komisi II Gelar Raker Dengan Perumda PPJ
• Diduga Menyimpang Terkait Volume Paving Lapangan Kelurahan Turi Layak Ditelusuri APH

Hartanto Sapto Korwas Akuntabilitas Pemda Wilayah I menyampaikan, SPIP merupakan salah satu unsur penilaian resiko, yang semua adalah untuk mewujudkan maturitas SPIP harus sesuai target pemerintah Pusat yakni level III.

"Selanjut dinyatakan bahwa Pelatihan dan asistensi penyusunan risk register ini sangat penting dan merupakan bentuk implementasi Managemen Resiko, oleh karena dalam struktur pengelolaan resiko, pimpinan OPD berkedudukan sebagai pemilik resiko (risk owner) dan pengelola resiko, sedang APIP  bertanggung jawab untuk menilai implementasi menagemen resiko yang dilakukan oleh OPD," ungkapnya.

Sementara itu Inspektur Agus Cunanto menyampaikan terima kasih atas dukungan dan jalinan Kerjasama BPKP Perwakilan Jatim selaku Pembina APIP yang secara intens  melakukan pembinaan dan pendampingan bagi peningkatan kapasitas personil Inspektorat Kab Blitar. 

"Sesuai amanah PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mengamanatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang salah satunya adalah penilaian resiko,"ujar Agus Cunanto 

Pihaknya menambahkan dalam managemen tata kelola pemerintahan saat ini penerapan managemen resiko menjadi kebutuhan karena dinamika perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi yang semakin pesat dan kompleks.

"Oleh karena itu organisasi dituntut harus  mampu mengelola risiko yang akan dihadapinya secara logis, sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik, agar organisasi dapat terlindungi dari risiko yang menghambat pencapaian tujuan dan berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi organisasi," bebernya.

Ketika ditanya tujuan kegiatan ini Inspektur menyatakan bahwa maksud dan tujuan bimtek adalah : 

memberikan pemahaman kepada peserta/OPD dan APIP tentang penerapan managemen resiko sesuai perspektif peraturan perundang undangan yang baru;

seluruh asesor OPD  mampu melaksanakan penyusunan risk register secara mandiri dan APIP mampu memberikan penilaian secara komprehensif. 

"Melalui Bintek ini dapat diperoleh gambaran menyeluruh perihal apa dan bagaimana resiko tersebut pada masing-masing OPD, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan program kegiatan, ujarnya.

Kepada Peserta Inspektur berpesan untuk mengikuti bintek ini dengan tekun, memanfaatkan waktu untuk berdiskusi guna perbaikan tata kelola pemerintahan di kabupaten Blitar," pungkasnya . (za/mp)