MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Kepala Kepolisian (Kapolda) Daerah Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri memimpin kegiatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Penandatanganan Pakta Integritas Satuan Kerja (Satker) Tahun Anggaran 2026, di Balai Pertemuan PMJ, Jum'at (2/1/2026).

Dalam sambutannya, Irjen Asep Edi menegaskan, bahwa kegiatan ini sebagai bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Baca Lainnya :

• Kapolres Cup 2026 Resmi Bergulir, Bupati Barut Buka Kegiatan
• Patih Herman Hadiri Pembukaan Kapolres Cup 2026, Dukung Pembinaan Atlet Voli Barito Utara
• Aliansi Blitar Bersatu Bakal Gelar Tandingan Apel Akbar Dukung Program MBG
• Persoalan PETI Akan Jadi Agenda RDP DPRD Barito Utara
• BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Modus Penipuan BNIdirect

"Pentingnya integritas dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran," ujarnya.

"Melalui penandatanganan Pakta Integritas, seluruh jajaran berkomitmen tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), menolak gratifikasi, serta tidak meminta atau menerima suap maupun pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan tugas," tegas Irjen Asep Edi menambahkan.

Kapolda juga menekankan bahwa setiap personel wajib melaksanakan tugas secara jujur, objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, seluruh jajaran diminta menjadi teladan dalam kepatuhan hukum dan disiplin, serta siap menerima sanksi sesuai ketentuan apabila melanggar komitmen Pakta Integritas yang telah ditandatangani.

Sementara itu, Karorena Polda Metro Jaya Kombes I Bagus Rai Elryanto menjelaskan bahwa DIPA Tahun Anggaran 2026 merupakan dasar pelaksanaan anggaran bagi satuan kerja di lingkungan Polda Metro Jaya. Pagu anggaran Polda Metro Jaya TA 2026 ditetapkan sekitar Rp 3,66 triliun setelah dilakukan penyesuaian kebijakan nasional, dan akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepolisian secara optimal.

Melalui penyerahan DIPA dan penandatanganan Pakta Integritas ini, Polda Metro Jaya menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel guna mendukung pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum kepada masyarakat.(*)